Ambon (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memberikan Maluku otonomi khusus (Otsus) kelautan dan perikanan sebagai bagian dari tuntutan keadilan yang selama ini dimarginalkan dalam proses pembangunan.
Desakan kepada Kepala Negara itu disampaikan DPD KNPI Maluku melalui Wagub setempat, Zeth Sahuburua, usai peringatan ke-86 Sumpah Pemuda di Ambon, Selasa.
Ketua DPD KNPI Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina mengakui, komponen pemuda daerah ini kecewa terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) karena tidak mempercayakan salah satu putera setempat menjadi anggota kabinet kerja periode 2014 - 2019, yang dilantik di Jakarta pada 27 Oktober 2014.
"Jadi Maluku butuh perlakukan khusus sebagaimana pemerintah Indonesia memberikan kepada Aceh, Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Desakan lainnya adalah penuntasan pembangunan infrastruktur Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN).
Komponen pemuda Maluku juga mendesak direalisasikan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas alam di Blok Masela sebagaimana janji disampaikan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada 9 Juni 2012.
Wagub Maluku, Zeth Sahuburua mengakui komponen bangsa di daerah ini tetap memperjuangkan diberlakukan provinsi kepulauan yang telah disampaikan kepada pemerintah maupun DPR - RI periode 2009 - 2014.
Rancangan Undang Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) ditetapkan menjadi UU. RUU PPDK telah diserahkan ke Mendagri, Gamawan Fauzi di Jakarta pada pekan ketiga Juli 2014.
"Bayangkan Maluku yang miliki 1.340 buah pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 581.376 KM2 adalah laut. Laut bukan menjadi pemisah. Namun, penghubung yang menjembatangi pulau - pulau," ujarnya.
Karena itu, Presiden dan Wapres Jokowi - JK melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Andrinof Chaniago hendaknya merealisasikannya.
"Selama ini alokasi anggaran untuk membangun Maluku hanya memperhitungkan luas dataran yang hanya 7,6 persen dari wilayah seluas 581.376 KM2 sehingga belum menjawab kebutuhan maupun pemerataan pembangunan di daerah ini," kata Wagub Zeth.
DPD KNPI Maluku mendesak Presiden Jokowi karena sudah 36 tahun tidak lagi putera Maluku dipercayakan menempati formasi menteri, menyusul Dr.G.A. Siwabessy diangkat Presiden Soekarno pada 1966 menjadi Menkes dan diemban hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto.
Sedangkan, putera Maluku saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hanya baru sebatas Wakil Menteri Perindustrian yakni Alex Retraubun.
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Jenderal TNI George Toisutta menjadi KASAD yang telah pensiun pada 28 Juni 2011.
Sedangkan, Samuel Samson dipercayakan menjadi Dubes Serbia pada 11 November 2009 maupun Djauhari Oratmangun Dubes Rusia dan Belarusia.
Desakan kepada Kepala Negara itu disampaikan DPD KNPI Maluku melalui Wagub setempat, Zeth Sahuburua, usai peringatan ke-86 Sumpah Pemuda di Ambon, Selasa.
Ketua DPD KNPI Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina mengakui, komponen pemuda daerah ini kecewa terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) karena tidak mempercayakan salah satu putera setempat menjadi anggota kabinet kerja periode 2014 - 2019, yang dilantik di Jakarta pada 27 Oktober 2014.
"Jadi Maluku butuh perlakukan khusus sebagaimana pemerintah Indonesia memberikan kepada Aceh, Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Desakan lainnya adalah penuntasan pembangunan infrastruktur Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN).
Komponen pemuda Maluku juga mendesak direalisasikan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas alam di Blok Masela sebagaimana janji disampaikan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada 9 Juni 2012.
Wagub Maluku, Zeth Sahuburua mengakui komponen bangsa di daerah ini tetap memperjuangkan diberlakukan provinsi kepulauan yang telah disampaikan kepada pemerintah maupun DPR - RI periode 2009 - 2014.
Rancangan Undang Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) ditetapkan menjadi UU. RUU PPDK telah diserahkan ke Mendagri, Gamawan Fauzi di Jakarta pada pekan ketiga Juli 2014.
"Bayangkan Maluku yang miliki 1.340 buah pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 581.376 KM2 adalah laut. Laut bukan menjadi pemisah. Namun, penghubung yang menjembatangi pulau - pulau," ujarnya.
Karena itu, Presiden dan Wapres Jokowi - JK melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Andrinof Chaniago hendaknya merealisasikannya.
"Selama ini alokasi anggaran untuk membangun Maluku hanya memperhitungkan luas dataran yang hanya 7,6 persen dari wilayah seluas 581.376 KM2 sehingga belum menjawab kebutuhan maupun pemerataan pembangunan di daerah ini," kata Wagub Zeth.
DPD KNPI Maluku mendesak Presiden Jokowi karena sudah 36 tahun tidak lagi putera Maluku dipercayakan menempati formasi menteri, menyusul Dr.G.A. Siwabessy diangkat Presiden Soekarno pada 1966 menjadi Menkes dan diemban hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto.
Sedangkan, putera Maluku saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hanya baru sebatas Wakil Menteri Perindustrian yakni Alex Retraubun.
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Jenderal TNI George Toisutta menjadi KASAD yang telah pensiun pada 28 Juni 2011.
Sedangkan, Samuel Samson dipercayakan menjadi Dubes Serbia pada 11 November 2009 maupun Djauhari Oratmangun Dubes Rusia dan Belarusia.