Kendari (Antara News) Sulawesi Tenggara (Sultra), menerima pendemo yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo (KBM-UHO) terkait dugaan pembuatan plat istimewa nomor kendaraan bermotor.
Pada kesempatan tersebut pendemo ditemui oleh anggota DPRD Sultra, LM Taufan Alam dan Nur Ihsan Umar di Gedung Utama DPRD Sultra, Selasa.
Dalam orasinya, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UHO, Nur Cahaya, mengatakan dalam pembuatan plat nomor istimewa kendaraan bermotor tidak memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Undang-undang maupun peraturan lainnya.
"Karena tidak ada landasan hukumnya maka kami beranggapan bahwa hal itu merupakan upaya penyalahgunaan wewenang,"ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Sultra dari Partai Demokrat, LM Taufan Alam, mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi dari massa aksi dan akn membahasnya setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.
"Saat ini kami hanya bisa untuk menampung tuntuan pendemo, nanti setelah alat kelengkapan dewan terbentuk baru akan dibahas di Komisi yang terkait,"ujarnya.
Ia menambahkan sebagai wakil rakyat, dirinya berkomitmen dalam menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya termasuk tugas menampung aspirasi masyarakat.
Menurutnya jika komisi di DPRD Sultra sudah terbentuk, pihaknya pasti akan langsung melakukan pembahasan terkait tuntutan pendemo tersebut.
Sementara itu anggota DPRD Sultra lainnya, Nur Ihsan umar, mengatakan terkait tuntutan pendemo pasti akan ditindak lanjuti, tetapi menunggu alat kelengkapan dewan terbentuk.
"Kami sudah hubungi Ketua DPRD, tetapi belum ada jawaban, maka dari itu kami berharap kepada massa aksi untuk bersabar sampai komisi terkait dibentuk,"ujarnya.
Ia menambahkan kepercayaan dari masyarakat sangatlah penting, termasuk keluhan mengenai masalah plat nomor istimewa kendaraan tersebut.
Menurutnya semua aspirasi dari masyarakat harus harus dikedepankan dan mutlak untuk menjalankannya sebagai sebuah amanh.
Pendemo dalam tuntutannya meminta kepada DPRD Sultra untuk memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan hering bersama.
Pada kesempatan tersebut pendemo ditemui oleh anggota DPRD Sultra, LM Taufan Alam dan Nur Ihsan Umar di Gedung Utama DPRD Sultra, Selasa.
Dalam orasinya, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UHO, Nur Cahaya, mengatakan dalam pembuatan plat nomor istimewa kendaraan bermotor tidak memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Undang-undang maupun peraturan lainnya.
"Karena tidak ada landasan hukumnya maka kami beranggapan bahwa hal itu merupakan upaya penyalahgunaan wewenang,"ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Sultra dari Partai Demokrat, LM Taufan Alam, mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi dari massa aksi dan akn membahasnya setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.
"Saat ini kami hanya bisa untuk menampung tuntuan pendemo, nanti setelah alat kelengkapan dewan terbentuk baru akan dibahas di Komisi yang terkait,"ujarnya.
Ia menambahkan sebagai wakil rakyat, dirinya berkomitmen dalam menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya termasuk tugas menampung aspirasi masyarakat.
Menurutnya jika komisi di DPRD Sultra sudah terbentuk, pihaknya pasti akan langsung melakukan pembahasan terkait tuntutan pendemo tersebut.
Sementara itu anggota DPRD Sultra lainnya, Nur Ihsan umar, mengatakan terkait tuntutan pendemo pasti akan ditindak lanjuti, tetapi menunggu alat kelengkapan dewan terbentuk.
"Kami sudah hubungi Ketua DPRD, tetapi belum ada jawaban, maka dari itu kami berharap kepada massa aksi untuk bersabar sampai komisi terkait dibentuk,"ujarnya.
Ia menambahkan kepercayaan dari masyarakat sangatlah penting, termasuk keluhan mengenai masalah plat nomor istimewa kendaraan tersebut.
Menurutnya semua aspirasi dari masyarakat harus harus dikedepankan dan mutlak untuk menjalankannya sebagai sebuah amanh.
Pendemo dalam tuntutannya meminta kepada DPRD Sultra untuk memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan hering bersama.