Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dinilai sangat berlebihan "menggurui" para pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
"Saya kira apa yang disampaikan gubernur Sultra pada acara resmi seperti saat ini tidak perlu dibahas dan bukan pada tempatnya," kata Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang kepada sejumlah wartawan di Kendari, Selasa.
Istilah menggurui yang disampikan gubernur Sultra kepada pimpinan dan anggota DPRD Sultra itu saat Nur Alam memberi sambutan pada acara sidang paripurna DPRD pada pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD periode 2014-2019 di gedung utama DPRD Sultra.
Gubernur Nur Alam pada kesempatan itu tidak memberi sambutan tertulis akan tetapi menayangkan "slide" (presentasi) terkait struktur organisasi pemerintah, dimana dalam UUD 1945 menyebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah dimana disebutkan bahwa Pemerintah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintah yang sejajar.
"Ini artinya bahwa kalau sudah aturannya begitu, untuk apa lagi dibahas dalam acara forum resmi dan terbuka seperti ini," ujaranya
Politisi Partai demokrat itu mengatakan, semestinya gubernur tidak perlu membahas terkait struktur, wewenang dan tugas antara pemerintah dan legislatif, sebab tanpa dijelaskan pun jangan para anggota dewan, masyarakat umum pun sudah tahu tugas masing-masing.
Hal senada diungkapkan dua orang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yaudu Salam Ajo dan Rasyid mengatakan, apa yang disampaikan gubernur pada acara itu seakan-akan menganggap para anggota dewan tidak mengetahui tugas dan wewenangnya.
Ia mengatakan, orientasi yang dilakukan 45 anggota DPRD Sultra di Jakarta pasca pelantikan 6 Oktober 2014 lalu dianggapnya hanya sia-sia setelah mendengar arahan orang nomor satu di Sultra yang seakan-akan memojokkan para anggota dewan.
"Tidak selayaknya seorang gubernur menggurui seperti itu, apalagi suasan dalam sidang paripuran yang semestinya pemilik panggung maupun palu sidang adalah hak dewan," kata Nur Ihsan Umar yang juga politis Partai Demokrat.
"Saya kira apa yang disampaikan gubernur Sultra pada acara resmi seperti saat ini tidak perlu dibahas dan bukan pada tempatnya," kata Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang kepada sejumlah wartawan di Kendari, Selasa.
Istilah menggurui yang disampikan gubernur Sultra kepada pimpinan dan anggota DPRD Sultra itu saat Nur Alam memberi sambutan pada acara sidang paripurna DPRD pada pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD periode 2014-2019 di gedung utama DPRD Sultra.
Gubernur Nur Alam pada kesempatan itu tidak memberi sambutan tertulis akan tetapi menayangkan "slide" (presentasi) terkait struktur organisasi pemerintah, dimana dalam UUD 1945 menyebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah dimana disebutkan bahwa Pemerintah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintah yang sejajar.
"Ini artinya bahwa kalau sudah aturannya begitu, untuk apa lagi dibahas dalam acara forum resmi dan terbuka seperti ini," ujaranya
Politisi Partai demokrat itu mengatakan, semestinya gubernur tidak perlu membahas terkait struktur, wewenang dan tugas antara pemerintah dan legislatif, sebab tanpa dijelaskan pun jangan para anggota dewan, masyarakat umum pun sudah tahu tugas masing-masing.
Hal senada diungkapkan dua orang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yaudu Salam Ajo dan Rasyid mengatakan, apa yang disampaikan gubernur pada acara itu seakan-akan menganggap para anggota dewan tidak mengetahui tugas dan wewenangnya.
Ia mengatakan, orientasi yang dilakukan 45 anggota DPRD Sultra di Jakarta pasca pelantikan 6 Oktober 2014 lalu dianggapnya hanya sia-sia setelah mendengar arahan orang nomor satu di Sultra yang seakan-akan memojokkan para anggota dewan.
"Tidak selayaknya seorang gubernur menggurui seperti itu, apalagi suasan dalam sidang paripuran yang semestinya pemilik panggung maupun palu sidang adalah hak dewan," kata Nur Ihsan Umar yang juga politis Partai Demokrat.