Kendari (Antara News) - Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, LM Rajiun Tumada mengatakan rencana dipindahtugaskan 1500 pegawai negeri sipil (PNS) dari Kabupaten Muna (kabupaten induk) ke kabupaten pemekaran baru (Muna Barat-red) dianggap sudah sangat ideal.
"Jumlah sebanyak itu sudah sangat ideal bila (PNS-red), mau pindah atau dipindahtugaskan ke daerah otonomi baru (DOB)," katanya Kamis, menanggapi rencana pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai kelengkapan perangkat daerah.
Mantan kepala Satpol Pamong Praja Sultra itu mengatakan perpindahan tugas PNS dari Kabupaten Muna ke Muna Barat sebanyak 1500 orang sudah sangat cukup besar untuk mengisi sejumlah instansi dinas maupun kantor badan yang nantinya dibentuk.
Ia pun berharap tidak terlalu banyak PNS yang pindah karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih minim. Belum lagi dana tersebut digunakan untuk membuat rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pembangunan sejumlah fasilitas infrastruktur lainnya.
"Dalam waktu singkat ini akan dibentuk SKPD yang bisa memberikan kontribusi langsung terhadap percepatan pembangunan di Muna Barat," ujaranya.
Kabupaten Muna Barat dengan penjabat bupati LM Rajiun dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi bersama tiga kabupaten otonomi baru di Sultra (Buton Tengah dan Buton Selatan) tanggal 9 Oktober 2014 kini menjadi rebutan para PNS untuk mendapat posisi sebagai pejabat struktural dan eselon sesuai dengan kepangkatannya.
Sebelumnya, Kabag Organisasi dan Tatalaksana kabupaten Muna, Sri Anawati kepada pers di Raha mengatakan saat ini ada sekitar 1500 PNS yang kini bertugas di Pemkab Muna akan berpindah tugas ke kabupaten Muna Barat.
"Sebenarnya untuk pendaftaran pegawai yang akan berpindah tugas baik dari instansi maupun pribadi diberikan waktu sampai tanggal 20 Oktober lalu, namun pihaknya masih memberikan kesempatan hingga tanggal 25 Oktober 2014 ini," ujaranya.
Ia mengatakan, dari 1500 PNS itu, kurang lebih 500 orang PNS dari instansi dan sisanya para Camat, Lurah/kades, pegawai puskesmas, Kepala Sekolah, guru, penyuluh pertanian yang secara kewilayahan masuk di Kabupaten Muna Barat dan telah menetap di wilayah itu.
"Jumlah sebanyak itu sudah sangat ideal bila (PNS-red), mau pindah atau dipindahtugaskan ke daerah otonomi baru (DOB)," katanya Kamis, menanggapi rencana pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai kelengkapan perangkat daerah.
Mantan kepala Satpol Pamong Praja Sultra itu mengatakan perpindahan tugas PNS dari Kabupaten Muna ke Muna Barat sebanyak 1500 orang sudah sangat cukup besar untuk mengisi sejumlah instansi dinas maupun kantor badan yang nantinya dibentuk.
Ia pun berharap tidak terlalu banyak PNS yang pindah karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih minim. Belum lagi dana tersebut digunakan untuk membuat rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pembangunan sejumlah fasilitas infrastruktur lainnya.
"Dalam waktu singkat ini akan dibentuk SKPD yang bisa memberikan kontribusi langsung terhadap percepatan pembangunan di Muna Barat," ujaranya.
Kabupaten Muna Barat dengan penjabat bupati LM Rajiun dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi bersama tiga kabupaten otonomi baru di Sultra (Buton Tengah dan Buton Selatan) tanggal 9 Oktober 2014 kini menjadi rebutan para PNS untuk mendapat posisi sebagai pejabat struktural dan eselon sesuai dengan kepangkatannya.
Sebelumnya, Kabag Organisasi dan Tatalaksana kabupaten Muna, Sri Anawati kepada pers di Raha mengatakan saat ini ada sekitar 1500 PNS yang kini bertugas di Pemkab Muna akan berpindah tugas ke kabupaten Muna Barat.
"Sebenarnya untuk pendaftaran pegawai yang akan berpindah tugas baik dari instansi maupun pribadi diberikan waktu sampai tanggal 20 Oktober lalu, namun pihaknya masih memberikan kesempatan hingga tanggal 25 Oktober 2014 ini," ujaranya.
Ia mengatakan, dari 1500 PNS itu, kurang lebih 500 orang PNS dari instansi dan sisanya para Camat, Lurah/kades, pegawai puskesmas, Kepala Sekolah, guru, penyuluh pertanian yang secara kewilayahan masuk di Kabupaten Muna Barat dan telah menetap di wilayah itu.