Kupang (Antara News) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur, Tini Tadeus mengatakan, hingga kini belum ada laporan dari daerah mengenai adanya ancaman rawan pangan, termasuk dari Sumba Timur.
"Sampai saat ini tidak ada rawan pangan. Kami hanya menerima laporan dari daerah mengenai terjadinya krisis air bersih akibat kemarau panjang, dan sudah mendapat bantuan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur (BPBD NTT) Tini Tadeus, di Kupang, Jumat.
Terkait ancaman rawan pangan di NTT, menurut dia, jika ada daerah yang mengalami hal tersebut, maka pihaknya sudah menerima laporan untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat.
Dalam kaitan dengan Sumba Timur, dia mengatakan hanya membaca di media massa yang menyebutkan bahwa ada 18 kecamatan di daerah itu yang terancaman rawan pangan, tetapi laporan resmi dari pemerintah kabupaten belum diterima.
Dia mengatakan, telah berinisiatif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, tetapi data mengenai warga yang terancam rawan pangan belum pasti.
Bahkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sendiri mengaku, masih memiliki stok beras untuk mengatasi masalah, jika memang benar ada warga desa yang terancam rawan pangan.
Dia menambahkan, pengalaman selama ini, daerah tidak pernah melaporkan masalah pangan yang dihadapi warga.
Bahkan beras cadangan pemerintah (BCP) yang disiapkan di daerah sebanyak 100 ton jarang sekali digunakan untuk membantu warga.
"Ada kabupaten yang sudah berapa tahun terakhir ini sama sekali tidak memanfaatkan beras cadangan pemerintah," kata Tini Tadeus.
Dari gambaran pemanfaatan BCP ini, maka bisa dipastikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak ada masalah pangan, kecuali beras.
Kondisi ini karena pemerintah daerah terus didorong untuk menggalakkan pangan lokal guna membantu ketahanan pangan warga, tambahnya.
"Sampai saat ini tidak ada rawan pangan. Kami hanya menerima laporan dari daerah mengenai terjadinya krisis air bersih akibat kemarau panjang, dan sudah mendapat bantuan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur (BPBD NTT) Tini Tadeus, di Kupang, Jumat.
Terkait ancaman rawan pangan di NTT, menurut dia, jika ada daerah yang mengalami hal tersebut, maka pihaknya sudah menerima laporan untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat.
Dalam kaitan dengan Sumba Timur, dia mengatakan hanya membaca di media massa yang menyebutkan bahwa ada 18 kecamatan di daerah itu yang terancaman rawan pangan, tetapi laporan resmi dari pemerintah kabupaten belum diterima.
Dia mengatakan, telah berinisiatif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, tetapi data mengenai warga yang terancam rawan pangan belum pasti.
Bahkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sendiri mengaku, masih memiliki stok beras untuk mengatasi masalah, jika memang benar ada warga desa yang terancam rawan pangan.
Dia menambahkan, pengalaman selama ini, daerah tidak pernah melaporkan masalah pangan yang dihadapi warga.
Bahkan beras cadangan pemerintah (BCP) yang disiapkan di daerah sebanyak 100 ton jarang sekali digunakan untuk membantu warga.
"Ada kabupaten yang sudah berapa tahun terakhir ini sama sekali tidak memanfaatkan beras cadangan pemerintah," kata Tini Tadeus.
Dari gambaran pemanfaatan BCP ini, maka bisa dipastikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak ada masalah pangan, kecuali beras.
Kondisi ini karena pemerintah daerah terus didorong untuk menggalakkan pangan lokal guna membantu ketahanan pangan warga, tambahnya.