Kendari (Antara News) - Alat kelengkapan DPRD Provinsi SUlawesi Tenggara (Sultra), periode 2014-2019 sampai saat ini belum tuntas, sehingga pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2015 terancam molor.
Anggota DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo, di Kendari, Selasa, mengatakan pembahasan APBD tidak bisa dilakukan kalau belum terbentuk alat kelengkapan dewan secara permanen.
"Untuk sementara kami masih memprioritaskan pembahasan pembentukkan alat kelengkapan dewan sebelum melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daearah (APBD) tahun 2015," katanya.
Disebutkan, sampai saat ini belum dilantik unsur pimpinan dewan, komis di DPRD belum terbentuk termasuk alat kelengkapan dewan lainnya seperti badan legislasi, badan musyawarah, badan anggaran serta badan kehormatan.
Menurutnya, keterlambatan pembentukkan kelengkapan dewan saat ini juga mempengaruhi beberapa agenda seperti pembahasan APBD, namun hal tersebut dapat terselesaikan setelah seluruh anggota dewan sudah selesai mengikuti bintek, sehingga sebelum berakhir bulan desember, pembahasan bisa dilakukan.
"Jadi menyelesaikan alat kelengkapan itu suatu keharusan karena tidak akan mungkin itu berfungsi alat kelengkapan termasuk panitia anggaran jika alat kelengkapan belum di tuntaskan," ujarnya.
Setelah alat kelengkapan dewan terbentuk katanya, DPRD Sultra akan meminta pihak eksekutif, segera menyusun jadwal agar dilakukan pembahasan secara tepat waktu, sehingga tidak ada kegiatan lain diluar pembahasan APBD.
Anggota DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo, di Kendari, Selasa, mengatakan pembahasan APBD tidak bisa dilakukan kalau belum terbentuk alat kelengkapan dewan secara permanen.
"Untuk sementara kami masih memprioritaskan pembahasan pembentukkan alat kelengkapan dewan sebelum melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daearah (APBD) tahun 2015," katanya.
Disebutkan, sampai saat ini belum dilantik unsur pimpinan dewan, komis di DPRD belum terbentuk termasuk alat kelengkapan dewan lainnya seperti badan legislasi, badan musyawarah, badan anggaran serta badan kehormatan.
Menurutnya, keterlambatan pembentukkan kelengkapan dewan saat ini juga mempengaruhi beberapa agenda seperti pembahasan APBD, namun hal tersebut dapat terselesaikan setelah seluruh anggota dewan sudah selesai mengikuti bintek, sehingga sebelum berakhir bulan desember, pembahasan bisa dilakukan.
"Jadi menyelesaikan alat kelengkapan itu suatu keharusan karena tidak akan mungkin itu berfungsi alat kelengkapan termasuk panitia anggaran jika alat kelengkapan belum di tuntaskan," ujarnya.
Setelah alat kelengkapan dewan terbentuk katanya, DPRD Sultra akan meminta pihak eksekutif, segera menyusun jadwal agar dilakukan pembahasan secara tepat waktu, sehingga tidak ada kegiatan lain diluar pembahasan APBD.