Jakarta (Antara News) - Sebanyak 13 kepala daerah, di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam menerima penghargaan "Millenium Development Goals" (MDGs) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pemberian penghargaan MDGs tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono serangkaian dengan peringatan Hari Kontrasepsi Dunia, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa.
Menkokesra Agung Laksono mengatakan, peranan kepala daerah seperti gubernur, wali kota dan sektor paling bawah, merupakan sektor yang paling penting menekan jumlah penduduk dan menekang angka kematian ibu dan anak.
Sebab, tanpa adanya upaya maksimal pada sektor paling bawah tidak mungkin laju penduduk dan angka kematian ibu dan anak di Indonesia bisa ditekan.
Oleh karena itu, salah satu cara yang harus ditekankan saat ini adalah bekerja di lapangan, dan bukan di dalam ruangan dengan cara sosialisasi dan praktek secara langsung untuk memberikan informasi mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak.
"Selain itu, kesadaran terhadap dua anak cukup kini harus terus kita tumbuhkan lagi seperti pada masa-masa lalu, sebab dengan potensi penduduk yang besar bukanlah sebagai ancaman, melainkan kekuatan dunia," katanya.
Ia berharap ke depan dengan rencana adanya kementerian baru di bidang kependudukan akan mendorong program penekanan terhadap jumlah penduduk, sebab masalah laju penduduk merupakan yang strategis dan masuk dalam "Millenium Development Goals" (MDGs).
Sementara itu Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN, Abidinsyah Siregar mengatakan, sebanyak 13 kepala daerah menerima penghargaan "Millenium Development Goals" (MDGs) karena berhasil menekan angka kematian ibu dan anak di Indonesia pada tahun 2013.
"Sebanyak 13 kepala daerah ini dinilai berhasil memberikan perhatian khusus kepada kesehatan ibu dan anak dengan berbagai kegiatan dan fasilitasnya, dan penilaian BKKBN dilakukan mulai Maret hingga Oktober 2013," katanya.
Para kepala daerah yang memperoleh penghargaan itu masing-masing Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Papua Barat.
Sedangkan tingkat kabupaten adalah Ponorogo, Lombok Barat, Kapuas dan Halmahera, dan tingkat kota meliputi Magelang, Kotamobagu, Bandung dan Palangkaraya.
"Kita memberikan penghargaan karena bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa tingkat kesehatan ibu dan bayi menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara," katanya.
Dikatakannya, penilaian daerah didasarkan pada bobot kualitatif dan kuantitatif, seperti penilaian perencanaan, regulasi dan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan.
Dalam penilaian, BKKBN melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Koordinator Kesra, Kementerian Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kita gelar penghargaan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dan BKKBN memenuhi target penurunan angka kematian ibu melahirkan, dan bukan ajang gagah-gagahan," katanya.
Pemberian penghargaan MDGs tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono serangkaian dengan peringatan Hari Kontrasepsi Dunia, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa.
Menkokesra Agung Laksono mengatakan, peranan kepala daerah seperti gubernur, wali kota dan sektor paling bawah, merupakan sektor yang paling penting menekan jumlah penduduk dan menekang angka kematian ibu dan anak.
Sebab, tanpa adanya upaya maksimal pada sektor paling bawah tidak mungkin laju penduduk dan angka kematian ibu dan anak di Indonesia bisa ditekan.
Oleh karena itu, salah satu cara yang harus ditekankan saat ini adalah bekerja di lapangan, dan bukan di dalam ruangan dengan cara sosialisasi dan praktek secara langsung untuk memberikan informasi mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak.
"Selain itu, kesadaran terhadap dua anak cukup kini harus terus kita tumbuhkan lagi seperti pada masa-masa lalu, sebab dengan potensi penduduk yang besar bukanlah sebagai ancaman, melainkan kekuatan dunia," katanya.
Ia berharap ke depan dengan rencana adanya kementerian baru di bidang kependudukan akan mendorong program penekanan terhadap jumlah penduduk, sebab masalah laju penduduk merupakan yang strategis dan masuk dalam "Millenium Development Goals" (MDGs).
Sementara itu Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN, Abidinsyah Siregar mengatakan, sebanyak 13 kepala daerah menerima penghargaan "Millenium Development Goals" (MDGs) karena berhasil menekan angka kematian ibu dan anak di Indonesia pada tahun 2013.
"Sebanyak 13 kepala daerah ini dinilai berhasil memberikan perhatian khusus kepada kesehatan ibu dan anak dengan berbagai kegiatan dan fasilitasnya, dan penilaian BKKBN dilakukan mulai Maret hingga Oktober 2013," katanya.
Para kepala daerah yang memperoleh penghargaan itu masing-masing Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Papua Barat.
Sedangkan tingkat kabupaten adalah Ponorogo, Lombok Barat, Kapuas dan Halmahera, dan tingkat kota meliputi Magelang, Kotamobagu, Bandung dan Palangkaraya.
"Kita memberikan penghargaan karena bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa tingkat kesehatan ibu dan bayi menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara," katanya.
Dikatakannya, penilaian daerah didasarkan pada bobot kualitatif dan kuantitatif, seperti penilaian perencanaan, regulasi dan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan.
Dalam penilaian, BKKBN melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Koordinator Kesra, Kementerian Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kita gelar penghargaan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dan BKKBN memenuhi target penurunan angka kematian ibu melahirkan, dan bukan ajang gagah-gagahan," katanya.