Kendari (Antara News) - Staf Direktorat Jendral (Dirjen) Perimbangan dan Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Diski Wijaya, mengatakan untuk menciptakan hubungan kebijakan fiskal nasional dan daerah maka diharapkan kebijakan fiskal daerah mampu mendukung kebijakan makro nasional.
"Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dengan kebijakan makro nasional agar seluruh kebijakan makro terutama kebijakan fiskal sangat mempengaruhi kbijakan transfer ke daerah,"ujarnya.
Ia menambahkan Ada empat kebijakan makro nasional meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sektor riil dan kebijakan neraca pembayaran.
Menurutnya kebijakan fiskal daerah sangat berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) ke daerah untuk APBD.
"Kita semua harus senantiasa secara bersama-sama, sesuai domain tugas dan keahlian masing-masing, untuk meningkatkan kualitas belanja dengan mengevaluasi seluruh komponen-komponen utama belanja,"ujarnya.
Ia menambahkan hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas belanja yang memberikan output, outcome dan multiplier effect yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dan sosial.
Menurutnya arah kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2015 yang masih akan melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
"Wujud kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan sejalan dengan visinya yakni alokasi sumber daya nasional yang evisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan,"ujarnya
Ia menambahkan Desentralisasi fiskal meliputi pembagian keuangan yang dititik beratkan pada pembagian sumber daya yang jelas, belanja yang berkualitas dan alternatif pembiayaan yang evisien dan penuh kehati-hatian sehingga tercipta penguatan monitoring dan evaluasi dari pemerintah pusat.
Menurutnya desentralisasi fiskal tersebut dapat tercapai melalui pelayanan publik yang lebih baik, akuntabel, kerelaan masyarakat untuk membayar pelayanan yang telah diberikan dan memulai pembangunan dari bawah.
Untuk menggerakan desentralisasi tersebut ada ada empat roda utama yakni desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentalisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi. Sehingga mampu menciptakan kedekatan antara pemerintah dan rakyatnya.
"Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dengan kebijakan makro nasional agar seluruh kebijakan makro terutama kebijakan fiskal sangat mempengaruhi kbijakan transfer ke daerah,"ujarnya.
Ia menambahkan Ada empat kebijakan makro nasional meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sektor riil dan kebijakan neraca pembayaran.
Menurutnya kebijakan fiskal daerah sangat berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) ke daerah untuk APBD.
"Kita semua harus senantiasa secara bersama-sama, sesuai domain tugas dan keahlian masing-masing, untuk meningkatkan kualitas belanja dengan mengevaluasi seluruh komponen-komponen utama belanja,"ujarnya.
Ia menambahkan hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas belanja yang memberikan output, outcome dan multiplier effect yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dan sosial.
Menurutnya arah kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2015 yang masih akan melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
"Wujud kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan sejalan dengan visinya yakni alokasi sumber daya nasional yang evisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan,"ujarnya
Ia menambahkan Desentralisasi fiskal meliputi pembagian keuangan yang dititik beratkan pada pembagian sumber daya yang jelas, belanja yang berkualitas dan alternatif pembiayaan yang evisien dan penuh kehati-hatian sehingga tercipta penguatan monitoring dan evaluasi dari pemerintah pusat.
Menurutnya desentralisasi fiskal tersebut dapat tercapai melalui pelayanan publik yang lebih baik, akuntabel, kerelaan masyarakat untuk membayar pelayanan yang telah diberikan dan memulai pembangunan dari bawah.
Untuk menggerakan desentralisasi tersebut ada ada empat roda utama yakni desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentalisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi. Sehingga mampu menciptakan kedekatan antara pemerintah dan rakyatnya.