Kolaka (Antara News) - Rapat dengar pendapat antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Kolaka dan PT. Antam UBPN Sultra serta beberapa mahasiswa dari HMI terkait dana CSR terpaksa diskorsing karena tidak adanya pengambil keputusan mengenai persoalan itu dari pihak perusahaan tersebut.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir yang didampingi dua wakilnya seyogianya berjalan tertib dan aman, namun tidak adanya titik temu dari pertemuan itu, sehingga rapat berjalan sedikit tegang.
"Kami meminta kepada menejemen PT.Antam untuk transparan dan terbuka berapa dana CSR yang diberikan kepada Kabupaten Kolaka, karena selama ini dana CSR yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sultra lebih besar," kata Sahrul, salah seorang anggota DPRD Kolaka.
"Kan aneh Kolaka sebagai daerah dampak malah mendapatkan porsi CSR yang kecil, sementara pihak Pemerintah Provinsi Sultra sangat besar," ujar Sahrul.
Sementara pihak PT. Antam Tbk UBPN Sultra yang diwakili Deputy General Manager, Dadang HP dan Manager CSR Pamiluddin Abdullah meminta waktu untuk menyampaikan hal itu kepada unsur pimpinan perusahaan yang berada di Jakarta.
"Kami meminta waktu untuk melaporkan hal ini kepada pimpinan kami yang berada di Jakarta," kata Dadang.
Namun sebelum rapat dengar pendapat tersebut diskorsing, sejumlah aktivis HMI yang berada di luar ruang rapat itu berusaha masuk ke ruangan tersebut secara paksa, sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan perwakilan dari Pemda..
Aktivis HMI ini mengingatkan manajemen PT. Antam Tbk UBPN Sultra untuk menghadirkan pimpinan tertinggi perusahaan itu agar persoalan CSR bisa diselesaikan pada pertemuan pekan depan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir yang didampingi dua wakilnya seyogianya berjalan tertib dan aman, namun tidak adanya titik temu dari pertemuan itu, sehingga rapat berjalan sedikit tegang.
"Kami meminta kepada menejemen PT.Antam untuk transparan dan terbuka berapa dana CSR yang diberikan kepada Kabupaten Kolaka, karena selama ini dana CSR yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sultra lebih besar," kata Sahrul, salah seorang anggota DPRD Kolaka.
"Kan aneh Kolaka sebagai daerah dampak malah mendapatkan porsi CSR yang kecil, sementara pihak Pemerintah Provinsi Sultra sangat besar," ujar Sahrul.
Sementara pihak PT. Antam Tbk UBPN Sultra yang diwakili Deputy General Manager, Dadang HP dan Manager CSR Pamiluddin Abdullah meminta waktu untuk menyampaikan hal itu kepada unsur pimpinan perusahaan yang berada di Jakarta.
"Kami meminta waktu untuk melaporkan hal ini kepada pimpinan kami yang berada di Jakarta," kata Dadang.
Namun sebelum rapat dengar pendapat tersebut diskorsing, sejumlah aktivis HMI yang berada di luar ruang rapat itu berusaha masuk ke ruangan tersebut secara paksa, sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan perwakilan dari Pemda..
Aktivis HMI ini mengingatkan manajemen PT. Antam Tbk UBPN Sultra untuk menghadirkan pimpinan tertinggi perusahaan itu agar persoalan CSR bisa diselesaikan pada pertemuan pekan depan.