Kendari (Antara News) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kekurangan tenaga penyuluh lapangan.
Kepala Bidang Advokasi Penggerak dan Informasi (Adpin) BKKBN Sultra Jamaluddin di Kendari, Selasa, mengatakan penyuluh keluarga berencana se-Sultra hanya 200-an orang.
Idealnya seorang penyuluh lapangan keluarga berencana mendampingi dua desa namun karena keterbatasan tenaga akhirnya seorang penyuluh melayani sampai 12 desa.
"Berbagai keterbatasan mendera BKKBN pascareformasi tetapi terus berupaya memberikan pelayanan kepada keluarga yang memiliki kemauan mengatur jarak kelahiran," katanya.
Rekrutmen tenaga penyuluh lapangan sulit dilakukan sesuai kebutuhan ideal karena kewenangan pembukaan formasi sepenuh menjadi otoritas pemerintah kabupaten/kota.
"Kekurangan tenaga penyuluh lapangan sudah digaungkan diberbagai forum tingkat daerah maupun nasional namun tidak disikapi sesuai harapan oleh pemerintah daerah," kata Jamaluddin.
Namun diyakini BKKBN akan kembali eksis dengan peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam hal peningkatan mutu keluarga.
Salah satu indikator negara maju adalah kemampuan negara itu mengendalikan pertambahan penduduk sehingga berbanding lurus dengan pendapatan per kapita.
Indonesia sukses mengendalikan pertambahan penduduk saat orde baru. Indonesia diakui karena kepiawaiannya menata angka kelahiran.
Kepala Bidang Advokasi Penggerak dan Informasi (Adpin) BKKBN Sultra Jamaluddin di Kendari, Selasa, mengatakan penyuluh keluarga berencana se-Sultra hanya 200-an orang.
Idealnya seorang penyuluh lapangan keluarga berencana mendampingi dua desa namun karena keterbatasan tenaga akhirnya seorang penyuluh melayani sampai 12 desa.
"Berbagai keterbatasan mendera BKKBN pascareformasi tetapi terus berupaya memberikan pelayanan kepada keluarga yang memiliki kemauan mengatur jarak kelahiran," katanya.
Rekrutmen tenaga penyuluh lapangan sulit dilakukan sesuai kebutuhan ideal karena kewenangan pembukaan formasi sepenuh menjadi otoritas pemerintah kabupaten/kota.
"Kekurangan tenaga penyuluh lapangan sudah digaungkan diberbagai forum tingkat daerah maupun nasional namun tidak disikapi sesuai harapan oleh pemerintah daerah," kata Jamaluddin.
Namun diyakini BKKBN akan kembali eksis dengan peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam hal peningkatan mutu keluarga.
Salah satu indikator negara maju adalah kemampuan negara itu mengendalikan pertambahan penduduk sehingga berbanding lurus dengan pendapatan per kapita.
Indonesia sukses mengendalikan pertambahan penduduk saat orde baru. Indonesia diakui karena kepiawaiannya menata angka kelahiran.