Kendari (Antara News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menawarkan pengkajian ulang besaran penarikan tarif pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Kota Kendari yang naik 1.000 persen.
Ketua Fraksi PKS Kota Kendari, Subhan di Kendari, Minggu, mengatakan, kenaikan nilai jual objek pajak (NOJP) dari waktu ke waktu dipastikan mengalami peningkatan namun diharapkan tidak fantastis.
"Kemampuan rakyat bervariasi sehingga diperlukan kecermatan dalam menetapkan besaran nilai pajak. Jujur saja kenaikan pajak tahun ini yang terkesan fantastis meresahkan masyarakat," kata Subhan.
Warga Kota Kendari menyadari bahwa setoran pajak bumi dan bangunan atau pajak potensial lainnya menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah yang akan dinikmati kembali oleh rakyat setempat.
PKS bukan hadir untuk melemahkan kebijakan penarikan pajak oleh pemerintah daerah tetapi di sisi lain harus peka dengan keluhan atau aspirasi rakyat.
"Wakil Walikota Kendari Musadar Mappasomba adalah kader PKS. Secara logika tidak mungkin PKS mau melemahkan kebijakan pemerintah namun keberpihakan kepada rakyat itu segala-galanya," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS Sultra, Riki Fajar.
Selain besaran nilai pajak bumi dan bangunan yang dikeluhkan sebagian masyarakat Kota Kendari juga penyertaan modal pemerintah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan menjadi perhatian PKS.
"Yang namanya kepentingan publik dan pelayanan publik ibarat `dua sisi mata uang` yang tidak mungkin dipisahkan. Kira-kira seperti itulah yang harus menjadi prioritas PDAM Kendari," kata Riki.
Namun demikian, ia menyadari pelayanan PDAM menuju kesempurnaan membutuhkan revolusi, baik sumber daya manusia, modal dan infrastruktur yang sudah tertinggal.
Demikian halnya dengan Perusahaan Daerah Pasar yang belum memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan sarana pasar.
Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas pendapatan telah mendirikan posko pengaduan bagi wajib pajak.
Ketua Fraksi PKS Kota Kendari, Subhan di Kendari, Minggu, mengatakan, kenaikan nilai jual objek pajak (NOJP) dari waktu ke waktu dipastikan mengalami peningkatan namun diharapkan tidak fantastis.
"Kemampuan rakyat bervariasi sehingga diperlukan kecermatan dalam menetapkan besaran nilai pajak. Jujur saja kenaikan pajak tahun ini yang terkesan fantastis meresahkan masyarakat," kata Subhan.
Warga Kota Kendari menyadari bahwa setoran pajak bumi dan bangunan atau pajak potensial lainnya menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah yang akan dinikmati kembali oleh rakyat setempat.
PKS bukan hadir untuk melemahkan kebijakan penarikan pajak oleh pemerintah daerah tetapi di sisi lain harus peka dengan keluhan atau aspirasi rakyat.
"Wakil Walikota Kendari Musadar Mappasomba adalah kader PKS. Secara logika tidak mungkin PKS mau melemahkan kebijakan pemerintah namun keberpihakan kepada rakyat itu segala-galanya," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS Sultra, Riki Fajar.
Selain besaran nilai pajak bumi dan bangunan yang dikeluhkan sebagian masyarakat Kota Kendari juga penyertaan modal pemerintah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan menjadi perhatian PKS.
"Yang namanya kepentingan publik dan pelayanan publik ibarat `dua sisi mata uang` yang tidak mungkin dipisahkan. Kira-kira seperti itulah yang harus menjadi prioritas PDAM Kendari," kata Riki.
Namun demikian, ia menyadari pelayanan PDAM menuju kesempurnaan membutuhkan revolusi, baik sumber daya manusia, modal dan infrastruktur yang sudah tertinggal.
Demikian halnya dengan Perusahaan Daerah Pasar yang belum memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan sarana pasar.
Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas pendapatan telah mendirikan posko pengaduan bagi wajib pajak.