Kendari (Antara News) - Biro Layanan Pengadaan (BLP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan BLP pertama di Indonesia melakukan pelatihan, sekaligus sosialisasi dengan melibatkan sebanyak 70 kontraktor dari berbagai intitusi perusahaan.
Pelatihan penyedia barang dan jasa dibuka Asisten I Setda Provinsi atas nama Gubernur Sultra, Syarifuddin Safaa,SH dan dihadiri Kepala Biro Pemerintahan Drs.Muh Zayat Kaimoeddin, Kasat Pol-PP Drs LM Rajiun Tumada, MSi dan Kepala Biro Layanan Pengadaan Sultra, Dr Rony Laute, MSi di kantor gubernur Bumi Praja Andonuhu Kendari, Kamis.
Menurut Asisten, dengan kehadiran BLP Sultra yang sudah diakui dan sekaligus merupakan pertama di Indonesia, proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, khususnya di Sultra akan lebih baik.
Ia mengatakan, Gubernur Sultra Nur Alam saat melakukan peresmian BLP pada beberapa bulan lalu itu mengatakan bahwa pembentukan BLP adalah komitmen pemerintah daerah untuk mereformasi pengadaan barang/jasa agar lebih terbuka dan profesional.
"Tentu kita berharap dengan adanya pelatihan semacam ini, para pengusaha yang terlibat dalam kelompok pengadaan barang/jasa (kontraktok) tidak lagi menganggap bahwa proses tender itu adalah perusahaan yang benar-benar memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan tidak ada permainan kongkalikong di dalamnya," ujarnya.
Kepala BLP Pemprov Sultra, Rony Laute secara terpisah mengatakan, pelatihan barang dan jasa bagi pengusaha yang mendapat kesempatan pertama kali ini melibatkan delegasi yang didukung Uni Eropa diwakili Bandung Trust Advisory Group (b_trust) berlangsung sehari.
"Kegiatan pelatihan dan simulasi hari ini, sekaligus menjawab isu-isu miring sebagian anggota dewan bahwa kegiatan lelang adalah hal yang biasa dan masih seperti dulu. Padahal dengan aturan yang baru harus dilakukan secara transparan, profesional dan sesuai dengan prosedur yang benar," ujarnya.
Ia mengatakan, sejak difungsinya BLP provinsi sebagai salah satu biro layanan pengadaan barang pertama di tanah air dengan diawali dari penandatanganan MoU sejak Mei 2013 antara pemerintah provinsi dangan b_trust telah berhasil melakukan efesiensi anggaran Rp13,5 miliar lebih.
"Dari total anggaran proyek yang ditender sebesar Rp500 miliar lebih dari 295 paket, maka pemerintah sudah menyelamatkan uang negara sebesar Rp13,5 miliar lebih," ujar Rony.
Tentu kita berharap, agar semua lelang proyek barang dan jasa yang nilainya di atas Rp200 juta harus melalui prosedur resmi yakni di BLP.
Pelatihan penyedia barang dan jasa dibuka Asisten I Setda Provinsi atas nama Gubernur Sultra, Syarifuddin Safaa,SH dan dihadiri Kepala Biro Pemerintahan Drs.Muh Zayat Kaimoeddin, Kasat Pol-PP Drs LM Rajiun Tumada, MSi dan Kepala Biro Layanan Pengadaan Sultra, Dr Rony Laute, MSi di kantor gubernur Bumi Praja Andonuhu Kendari, Kamis.
Menurut Asisten, dengan kehadiran BLP Sultra yang sudah diakui dan sekaligus merupakan pertama di Indonesia, proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, khususnya di Sultra akan lebih baik.
Ia mengatakan, Gubernur Sultra Nur Alam saat melakukan peresmian BLP pada beberapa bulan lalu itu mengatakan bahwa pembentukan BLP adalah komitmen pemerintah daerah untuk mereformasi pengadaan barang/jasa agar lebih terbuka dan profesional.
"Tentu kita berharap dengan adanya pelatihan semacam ini, para pengusaha yang terlibat dalam kelompok pengadaan barang/jasa (kontraktok) tidak lagi menganggap bahwa proses tender itu adalah perusahaan yang benar-benar memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan tidak ada permainan kongkalikong di dalamnya," ujarnya.
Kepala BLP Pemprov Sultra, Rony Laute secara terpisah mengatakan, pelatihan barang dan jasa bagi pengusaha yang mendapat kesempatan pertama kali ini melibatkan delegasi yang didukung Uni Eropa diwakili Bandung Trust Advisory Group (b_trust) berlangsung sehari.
"Kegiatan pelatihan dan simulasi hari ini, sekaligus menjawab isu-isu miring sebagian anggota dewan bahwa kegiatan lelang adalah hal yang biasa dan masih seperti dulu. Padahal dengan aturan yang baru harus dilakukan secara transparan, profesional dan sesuai dengan prosedur yang benar," ujarnya.
Ia mengatakan, sejak difungsinya BLP provinsi sebagai salah satu biro layanan pengadaan barang pertama di tanah air dengan diawali dari penandatanganan MoU sejak Mei 2013 antara pemerintah provinsi dangan b_trust telah berhasil melakukan efesiensi anggaran Rp13,5 miliar lebih.
"Dari total anggaran proyek yang ditender sebesar Rp500 miliar lebih dari 295 paket, maka pemerintah sudah menyelamatkan uang negara sebesar Rp13,5 miliar lebih," ujar Rony.
Tentu kita berharap, agar semua lelang proyek barang dan jasa yang nilainya di atas Rp200 juta harus melalui prosedur resmi yakni di BLP.