Kendari (Antara News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertekad memperjuangkan kelestarian lingkungan taman hutan rakyat Murhum.
Anggota DPRD terpilih Kota Kendari Laode Ashar di Kendari, Jumat, mengatakan kondisi taman hutan rakyat Murhum makin memperihatinkan karena kepedulian pemerintah dan masyarakat sekitarnya semakin merosot.
"Pengamatan saya terakhir sekitar dua bulan lalu kondisi huran rakyat Murhum semakin memilukan. Idealnya pemerintah menjadikan lokasi pendidikan atau obyek wisata sehingga tidak leluasa dikuasai," kata Ashar, politisi Partai Golkar.
Bahkan, kata dia, ada indikasi kuat kawasan hutan rakyat Murhum telah dipindah tangankan kepada pengusaha dengan dalih yang tidak mendasar.
"Lokasi hutan rakyat Murhum berada pada ketinggian fantastis untuk memandang teluk Kendari dari bagian barat. Panoramanya menggairahkan bagi pengusuha properti sehingga kuat dugaan telah diperjual belikan," kata Ashar.
Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Kota Kendari harus memastikan keberadaan hutan rakyat Murhum sehingga pemanfaatannya pun menjadi lebih jelas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan warga yang bermukim dalam kawasan hutan rakyat Murhum memperoleh fasilitas penerangan listrik dari PT PLN dan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.
Hal ini mengisyaratkan keberadaan mereka dilegitimasi oleh pemerintah sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penyerobot.
"Bukan hanya fasilitas penerangan listrik dan air bersih tetapi sebagian diantara mereka memiliki kartu tanda penduduk beralamat di Kelurahan Punggaloba," kata Muin Patra.
Anggota DPRD terpilih Kota Kendari Laode Ashar di Kendari, Jumat, mengatakan kondisi taman hutan rakyat Murhum makin memperihatinkan karena kepedulian pemerintah dan masyarakat sekitarnya semakin merosot.
"Pengamatan saya terakhir sekitar dua bulan lalu kondisi huran rakyat Murhum semakin memilukan. Idealnya pemerintah menjadikan lokasi pendidikan atau obyek wisata sehingga tidak leluasa dikuasai," kata Ashar, politisi Partai Golkar.
Bahkan, kata dia, ada indikasi kuat kawasan hutan rakyat Murhum telah dipindah tangankan kepada pengusaha dengan dalih yang tidak mendasar.
"Lokasi hutan rakyat Murhum berada pada ketinggian fantastis untuk memandang teluk Kendari dari bagian barat. Panoramanya menggairahkan bagi pengusuha properti sehingga kuat dugaan telah diperjual belikan," kata Ashar.
Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Kota Kendari harus memastikan keberadaan hutan rakyat Murhum sehingga pemanfaatannya pun menjadi lebih jelas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan warga yang bermukim dalam kawasan hutan rakyat Murhum memperoleh fasilitas penerangan listrik dari PT PLN dan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.
Hal ini mengisyaratkan keberadaan mereka dilegitimasi oleh pemerintah sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penyerobot.
"Bukan hanya fasilitas penerangan listrik dan air bersih tetapi sebagian diantara mereka memiliki kartu tanda penduduk beralamat di Kelurahan Punggaloba," kata Muin Patra.