Jakarta (Antara News) - Calon Presiden terpilih Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
"Poin paling penting yang disampaikan Presiden Yudhoyono, beliau siap membantu presiden terpilih," kata Joko Widodo yang karib dengan sapaan Jokowi, usai sidang bersama DPR dan DPD RI.
Menurut Jokowi, pernyataan Presiden SBY dalam pidato tersebut menunjukkan agar proses transisi pemerintahan berjalan dengan mulus.
Jokowi berharap Presiden SBY dapat merealisasikan pernyataannya dengan bersikap terbuka kepada dirinya.
"Program pemerintahan ada yang sudah selesai, sedang berjalan, dan akan berjalan. Kalau ini bisa dimusyawarahkan terbuka, akan baik sekali," ucapnya.
Jokowi menegaskan, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dirinya sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, tapi dia menghormati proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini masih berlangsung.
Karena itu, kata dia, komunikasi dengan SBY baru akan dilakukannya setelah adanya putusan MK pada 21 Agustus mendatang.
Ketika ditanya, pernyataan Presiden SBY tersebut menjadi isyarat Partai Demokrat akan merapat pada koalisi pendukung pasangan Jokowi - JK, Jokowi enggan menanggapinya.
"Saya tidak mau bicara soal itu. Nanti saja kita tunggu setelah putusan MK," tukas mantan Wali Kota Solo ini.
Presiden SBY pada pidato kenegaraan mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014.
Namun, karena adanya gugatan sengketa pemilu presiden ke MK, sehingga semua pihak agar menunggu putusan MK.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR RI/DPD RI memperingati Hari Ulang Tahun Ke-69 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat, menyatakan siap membantu Presiden dan pemerintahan mendatang untuk bersama-sama memajukan Indonesia.
"Di mimbar yang mulia ini, saya, Susilo Bambang Yudhoyono, juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019, jika hal itu dikehendaki. Ini adalah kewajiban moral saya sebagai mantan Presiden nantinya, dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti kepada negaranya," kata Presiden Yudhoyono yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014.
Pada kesepatan itu, ia juga mengajak semua komponen bangsa untuk mendukung siapapun yang memimpin pemerintahan mendatang.
"Tahun depan, Presiden kita yang baru akan memberikan pidato kenegaraannya di mimbar ini. Saya mengajak segenap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkannya dan mendukung beliau untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini," katanya.
Yudhoyono mengharapkan semua pemimpin bangsa bisa menciptakan tradisi politik yang positif sehingga bisa mendorong Indonesia yang lebih maju.
"Saya juga mempunyai mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya budaya politik yang luhur dimana para pemimpin Indonesia saling bahu membahu, saling membantu, dan saling mengingatkan demi masa depan Indonesia. Saya yakin itulah yang didambakan oleh rakyat Indonesia, dan itulah yang harus kita berikan dengan ikhlas kepada mereka," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono juga pamit kepada seluruh rakyat Indonesia sebelum mengakhiri masa jabatannya, Oktober mendatang.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presiden Indonesia. Saya adalah anak orang biasa dan anak biasa dari Pacitan, yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi Presiden dalam landskap politik dimana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri, dalam demokrasi 240 juta, adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan meminta maaf atas kesalahan dalam 10 tahun memimpin Indonesia.
"Tentunya dalam 10 tahun, saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan, dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa," katanya.
Presiden Yudhoyono juga berharap pemerintah baru hasil Pemilihan Umum 2014 melanjutkan dan meningkatkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang terbukti memperbaiki kondisi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita semua berharap pada tahun 2015, seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa kita, dan telah terbukti pula meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan," kata Presiden ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan UU APBN 2015 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Jumat.
Sebaliknya, kata Presiden, program dan kegiatan yang kurang efektif bagi masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan, dapat dievaluasi dan diperbaiki. Presiden berkeyakinan pemerintahan mendatang juga akan mengembangkan kebijakan dan program-program baru guna merespons perkembangan situasi yang dihadapi.
Presiden menyebutkan dalam perencanaan anggaran dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu.
"Untuk memenuhi amanat penyelenggaraan negara sesuai UUD 1945, saya berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang sudah diamanatkan di UUD 1945, seperti dana pendidikan 20 persen dari dana APBN dan APBD," katanya.
Menurut dia, langkah yang mungkin dapat dilakukan terkait pengkaplingan tersebut adalah harmonisasi peraturan perundangan, terutama yang terkait dengan aturan penganggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terbatasnya ruang gerak fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Kebijakan penganggaran, menurut Kepala Negara, juga menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi.
Untuk itulah perlu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Prioritas anggaran selayaknya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran.
Menurut dia, dalam implementasinya, proses penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan. Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir ini, pemeritah telah berupaya mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran dengan mempercepat proses dan prosedur penganggaran, namun hingga saat ini penyerapan anggaran masih cenderung menumpuk pada triwulan terakhir.
"Saya juga berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP dan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah," katanya.
Presiden juga meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan KPK, secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, termasuk korupsi.
"Dari tahun ke tahun masih kita jumpai apa yang sering saya sebut "kongkalikong" antara oknum pemerintah dan parlemen, pusat dan daerah, dalam penggunaan anggaran yang merugikan negara," kata Presdien.
"Poin paling penting yang disampaikan Presiden Yudhoyono, beliau siap membantu presiden terpilih," kata Joko Widodo yang karib dengan sapaan Jokowi, usai sidang bersama DPR dan DPD RI.
Menurut Jokowi, pernyataan Presiden SBY dalam pidato tersebut menunjukkan agar proses transisi pemerintahan berjalan dengan mulus.
Jokowi berharap Presiden SBY dapat merealisasikan pernyataannya dengan bersikap terbuka kepada dirinya.
"Program pemerintahan ada yang sudah selesai, sedang berjalan, dan akan berjalan. Kalau ini bisa dimusyawarahkan terbuka, akan baik sekali," ucapnya.
Jokowi menegaskan, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dirinya sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, tapi dia menghormati proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini masih berlangsung.
Karena itu, kata dia, komunikasi dengan SBY baru akan dilakukannya setelah adanya putusan MK pada 21 Agustus mendatang.
Ketika ditanya, pernyataan Presiden SBY tersebut menjadi isyarat Partai Demokrat akan merapat pada koalisi pendukung pasangan Jokowi - JK, Jokowi enggan menanggapinya.
"Saya tidak mau bicara soal itu. Nanti saja kita tunggu setelah putusan MK," tukas mantan Wali Kota Solo ini.
Presiden SBY pada pidato kenegaraan mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014.
Namun, karena adanya gugatan sengketa pemilu presiden ke MK, sehingga semua pihak agar menunggu putusan MK.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR RI/DPD RI memperingati Hari Ulang Tahun Ke-69 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat, menyatakan siap membantu Presiden dan pemerintahan mendatang untuk bersama-sama memajukan Indonesia.
"Di mimbar yang mulia ini, saya, Susilo Bambang Yudhoyono, juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019, jika hal itu dikehendaki. Ini adalah kewajiban moral saya sebagai mantan Presiden nantinya, dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti kepada negaranya," kata Presiden Yudhoyono yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014.
Pada kesepatan itu, ia juga mengajak semua komponen bangsa untuk mendukung siapapun yang memimpin pemerintahan mendatang.
"Tahun depan, Presiden kita yang baru akan memberikan pidato kenegaraannya di mimbar ini. Saya mengajak segenap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkannya dan mendukung beliau untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini," katanya.
Yudhoyono mengharapkan semua pemimpin bangsa bisa menciptakan tradisi politik yang positif sehingga bisa mendorong Indonesia yang lebih maju.
"Saya juga mempunyai mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya budaya politik yang luhur dimana para pemimpin Indonesia saling bahu membahu, saling membantu, dan saling mengingatkan demi masa depan Indonesia. Saya yakin itulah yang didambakan oleh rakyat Indonesia, dan itulah yang harus kita berikan dengan ikhlas kepada mereka," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono juga pamit kepada seluruh rakyat Indonesia sebelum mengakhiri masa jabatannya, Oktober mendatang.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presiden Indonesia. Saya adalah anak orang biasa dan anak biasa dari Pacitan, yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi Presiden dalam landskap politik dimana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri, dalam demokrasi 240 juta, adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan meminta maaf atas kesalahan dalam 10 tahun memimpin Indonesia.
"Tentunya dalam 10 tahun, saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan, dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa," katanya.
Presiden Yudhoyono juga berharap pemerintah baru hasil Pemilihan Umum 2014 melanjutkan dan meningkatkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang terbukti memperbaiki kondisi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita semua berharap pada tahun 2015, seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa kita, dan telah terbukti pula meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan," kata Presiden ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan UU APBN 2015 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Jumat.
Sebaliknya, kata Presiden, program dan kegiatan yang kurang efektif bagi masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan, dapat dievaluasi dan diperbaiki. Presiden berkeyakinan pemerintahan mendatang juga akan mengembangkan kebijakan dan program-program baru guna merespons perkembangan situasi yang dihadapi.
Presiden menyebutkan dalam perencanaan anggaran dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu.
"Untuk memenuhi amanat penyelenggaraan negara sesuai UUD 1945, saya berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang sudah diamanatkan di UUD 1945, seperti dana pendidikan 20 persen dari dana APBN dan APBD," katanya.
Menurut dia, langkah yang mungkin dapat dilakukan terkait pengkaplingan tersebut adalah harmonisasi peraturan perundangan, terutama yang terkait dengan aturan penganggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terbatasnya ruang gerak fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Kebijakan penganggaran, menurut Kepala Negara, juga menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi.
Untuk itulah perlu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Prioritas anggaran selayaknya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran.
Menurut dia, dalam implementasinya, proses penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan. Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir ini, pemeritah telah berupaya mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran dengan mempercepat proses dan prosedur penganggaran, namun hingga saat ini penyerapan anggaran masih cenderung menumpuk pada triwulan terakhir.
"Saya juga berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP dan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah," katanya.
Presiden juga meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan KPK, secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, termasuk korupsi.
"Dari tahun ke tahun masih kita jumpai apa yang sering saya sebut "kongkalikong" antara oknum pemerintah dan parlemen, pusat dan daerah, dalam penggunaan anggaran yang merugikan negara," kata Presdien.