Kolaka (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Kolaka mengucurkan hibah sebesar Rp500 juta untuk Badan Narkotika Nasional setempat guna pengadaan laboratorium pemeriksaan hasil tes urin.
Kepala seksi pemberdayaan masyarakat BNN Kolaka Tri Setia, di Kolaka, Jumat, mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada BNN itu sebagai wujud kerja sama dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba dan sejenisnya di "bumi Mekongga" itu.
"Kami berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah dalam upaya mendukung pemberantasan dan pengedaran barang haram itu di Kolaka," katanya.
Tri juga menjelaskan bahwa selama ini pihak badan narkotika nasional memberi fasilitas layanan gratis bagi pelajar yang akan melanjutkan jenjang pendidikan dan masyarakat umum yang akan melakukan tes urin.
"Begitu juga dengan PNS yang meminta rekomendasi bebas pengguna narkoba dari BNN untuk kenaikan pangkat kami gratiskan," ungkap Tri.
Sementara, lanjut dia, pihak BNN akan selalu melakukan pemeriksaan urin bagi pegawai instansi yang ada di Pemerintah maupun Instansi vertikal serta pegawai swasta lainnya.
"Kami tetap akan melakukan tes urin bagi pegawai selama ada permintaan dari instansi terkait," jelas Tri.
Kepala seksi pemberdayaan masyarakat BNN Kolaka Tri Setia, di Kolaka, Jumat, mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada BNN itu sebagai wujud kerja sama dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba dan sejenisnya di "bumi Mekongga" itu.
"Kami berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah dalam upaya mendukung pemberantasan dan pengedaran barang haram itu di Kolaka," katanya.
Tri juga menjelaskan bahwa selama ini pihak badan narkotika nasional memberi fasilitas layanan gratis bagi pelajar yang akan melanjutkan jenjang pendidikan dan masyarakat umum yang akan melakukan tes urin.
"Begitu juga dengan PNS yang meminta rekomendasi bebas pengguna narkoba dari BNN untuk kenaikan pangkat kami gratiskan," ungkap Tri.
Sementara, lanjut dia, pihak BNN akan selalu melakukan pemeriksaan urin bagi pegawai instansi yang ada di Pemerintah maupun Instansi vertikal serta pegawai swasta lainnya.
"Kami tetap akan melakukan tes urin bagi pegawai selama ada permintaan dari instansi terkait," jelas Tri.