Makassar (Antara News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan Sulsel merupakan provinsi pertama di Indonesia yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI empat kali berturut-turut.
"Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami, tidak ada provinsi lain yang dapat memperoleh opini WTP seperti itu, karena yang diperiksa adalah realisasi keuangan, arus kas, input, 'output' dan 'outcome' di lapangan, dan ini tidak bisa dilobi," kata Syahrul di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan untuk mempertahankan opini WTP ini pemprov melaksanakan tiga strategi, yaitu pembinaan SDM secara berkelanjutan, pengembangan dan pembinaan sistem, dan optimalisasi fungsi pengawasan.
"Kita tidak boleh malu belajar dari para pemeriksa BPK, kita harus terus berkonsultasi agar manajemen keuangan daerah yang kita lakukan dapat berjalan secara efisien dan efektif," kata Syahrul.
Gubernur dua periode ini mengatakan bahwa yang terpenting bukanlah predikat WTP semata, tetap bagaimana hal ini dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
"WTP pada dasarnya adalah evaluasi terhadap input dan output, namun yang lebih penting daripada itu resonansi WTP empat kali ini diukur dari dimensi sosial dan kemasyarakatan," jelasnya.
Syahrul berharap agar Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kita berharap tidak ada korupsi di Sulsel, kita telah menjadi contoh kerja sama dengan berbagai institusi dalam memberantas korupsi dan penerapan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tutup Syahrul.
"Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami, tidak ada provinsi lain yang dapat memperoleh opini WTP seperti itu, karena yang diperiksa adalah realisasi keuangan, arus kas, input, 'output' dan 'outcome' di lapangan, dan ini tidak bisa dilobi," kata Syahrul di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan untuk mempertahankan opini WTP ini pemprov melaksanakan tiga strategi, yaitu pembinaan SDM secara berkelanjutan, pengembangan dan pembinaan sistem, dan optimalisasi fungsi pengawasan.
"Kita tidak boleh malu belajar dari para pemeriksa BPK, kita harus terus berkonsultasi agar manajemen keuangan daerah yang kita lakukan dapat berjalan secara efisien dan efektif," kata Syahrul.
Gubernur dua periode ini mengatakan bahwa yang terpenting bukanlah predikat WTP semata, tetap bagaimana hal ini dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
"WTP pada dasarnya adalah evaluasi terhadap input dan output, namun yang lebih penting daripada itu resonansi WTP empat kali ini diukur dari dimensi sosial dan kemasyarakatan," jelasnya.
Syahrul berharap agar Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kita berharap tidak ada korupsi di Sulsel, kita telah menjadi contoh kerja sama dengan berbagai institusi dalam memberantas korupsi dan penerapan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tutup Syahrul.