Kendari, (Antara News) - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah ini pada tahun 2013 berada dalam kategori buruk karena berada pada angka 52,61 dari skala perhitungan 0 sampai 100, sedangkan angka nasional 63,68.
"Angka ini turun 4,65 poin dibanding dengan IDI Sultra 2012 sebesar 57,26. Dengan demikain, berdasarkan pengelompokan tingkat demokrasi maka angka ini masih berada kategori buruk," kata Kepala BPS Sultra, Adi Nugroho di Kendari, Jumat.
Didamping kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sultra Dani Jaelani Adi mengatakan, berdasarkan urutan provinsi, Sultra berada di posisi enam terbawah di tahun 2013, sementara pada indeks demokrasi di tahun 2009-2013 justru berada pada posisi ke dua terbawa atau hanya mengalahkan satu provinsi di kalimantan.
Oleh karena itu dengan angka IDI Sultra berada pada kisaran terburuk (0 hingga 60) poin sementara kategori sedang angka 60 hingga 80 poin sedangkan IDI kategori baik pada angka 80 ke atas dari skala 1 hingga 100.
Ia menjelaskan, penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur dari kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
Kebebasan berpendapat misalnya Sultra hanya memperoleh angka 34,47 poin dan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan hanya 23,33 poin sementara angka nasional 73,54 poin.
Begitu pula dengan hak-hak politik seperti jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan nilainya 0,00 atau terburuk sekali walaupun secara nasional juga rendah yakni hanya 18,71 poin dan indeks demokrasi terkait pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan hanya 16,15 poin sementara angka nasional 72,51,
Sementara aspek ketiga lembaga demokrasi IDI Sultra juga mengalami keterpurukan seperti indikator jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif nilainya 0,00 sementara angka nasional 7,36 poin dan lembaga lain seperti penghentian penyidikan yang kontroversial 9jaksa dan polisi) angkanya 0,00 sementara nasional 75,15 poin.
Ia menambahkan, secara metodologis, kata Adi nugroho, dalam pengumpulan data digunakan beberapa sumber data, berupa review surat kabar lokal, review dokumen seperti perda/pergub, "focus group discussion", dan wawancara mendalam.
"Angka ini turun 4,65 poin dibanding dengan IDI Sultra 2012 sebesar 57,26. Dengan demikain, berdasarkan pengelompokan tingkat demokrasi maka angka ini masih berada kategori buruk," kata Kepala BPS Sultra, Adi Nugroho di Kendari, Jumat.
Didamping kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sultra Dani Jaelani Adi mengatakan, berdasarkan urutan provinsi, Sultra berada di posisi enam terbawah di tahun 2013, sementara pada indeks demokrasi di tahun 2009-2013 justru berada pada posisi ke dua terbawa atau hanya mengalahkan satu provinsi di kalimantan.
Oleh karena itu dengan angka IDI Sultra berada pada kisaran terburuk (0 hingga 60) poin sementara kategori sedang angka 60 hingga 80 poin sedangkan IDI kategori baik pada angka 80 ke atas dari skala 1 hingga 100.
Ia menjelaskan, penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur dari kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
Kebebasan berpendapat misalnya Sultra hanya memperoleh angka 34,47 poin dan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan hanya 23,33 poin sementara angka nasional 73,54 poin.
Begitu pula dengan hak-hak politik seperti jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan nilainya 0,00 atau terburuk sekali walaupun secara nasional juga rendah yakni hanya 18,71 poin dan indeks demokrasi terkait pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan hanya 16,15 poin sementara angka nasional 72,51,
Sementara aspek ketiga lembaga demokrasi IDI Sultra juga mengalami keterpurukan seperti indikator jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif nilainya 0,00 sementara angka nasional 7,36 poin dan lembaga lain seperti penghentian penyidikan yang kontroversial 9jaksa dan polisi) angkanya 0,00 sementara nasional 75,15 poin.
Ia menambahkan, secara metodologis, kata Adi nugroho, dalam pengumpulan data digunakan beberapa sumber data, berupa review surat kabar lokal, review dokumen seperti perda/pergub, "focus group discussion", dan wawancara mendalam.