Kendari, (Antara News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengapresiasi manajemen pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan republik indonesia (BPK RI).
Hal itu tertuang dalam sidang paripurna DPRD Sultra, dalam dengar pemandangan umum fraksi - fraksi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sultra 2013 yang dilaksanakan di Kendari, Rabu.
Ketua Fraksi Bangun Sultra, HM Yasin Togala mengatakan capaian opini WTP tidak terlepas dari adanya arahan dan rekomendasi BPK yang kemudian dijalankan dengan seksama oleh pemprov Sultra untuk memperbaiki sistem keuangan di daerah itu.
"Tidaklah berlebihan jika kami katakan bahwa raihan WTP dimaksud adalah suatu klimaks atas kerja serius yang selama ini menjadi fokus kawalan dan komitmen Gubernur Sultra dan kemudian dijalankan dengan baik oleh aparatnya,"ujarnya.
Ia berharap Kedepanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dapat dipertahankan dan selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga opini WTP tetap kita dapatkan.
"Opini WTP ini dapat membanggakan semua pihak, namun yang perlu di perhatikan, raihan prestasi tersebut masih merupakan awal dan masih dibuktikan keberlanjutannya,"ujarnya.
Dalam sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba didampingi dua wakil ketua La Pili dan Sabaruddin Labamba, terkait pandangan fraksi-fraksi DPRD Sultra atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.
Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 merupakan penjelasan atas semua kegiatan pelayanan pemerintah di daerah itu selama tahun anggaran tersebut.
Dari dengar pemandangan fraksi-fraksi DPRD Sultra, menghargai secara baik berbagai agregasi Gubernur Sultra sehubungan dengan adanya LKPD Sultra yang didalamnya memuat laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan beserta segala laporannya
DPRD Sultra beranggapan bahwa laporan keuangan tidaklah harus diletakan pada angka-angka tetapi perlu juga dilakukan pendalaman terhadap perilaku atau tindakan dalam hubungannya dengan aspek manajemen, leadership dan pengawasan dalam suatu pola kerja yang lebih luas.
Hal itu tertuang dalam sidang paripurna DPRD Sultra, dalam dengar pemandangan umum fraksi - fraksi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sultra 2013 yang dilaksanakan di Kendari, Rabu.
Ketua Fraksi Bangun Sultra, HM Yasin Togala mengatakan capaian opini WTP tidak terlepas dari adanya arahan dan rekomendasi BPK yang kemudian dijalankan dengan seksama oleh pemprov Sultra untuk memperbaiki sistem keuangan di daerah itu.
"Tidaklah berlebihan jika kami katakan bahwa raihan WTP dimaksud adalah suatu klimaks atas kerja serius yang selama ini menjadi fokus kawalan dan komitmen Gubernur Sultra dan kemudian dijalankan dengan baik oleh aparatnya,"ujarnya.
Ia berharap Kedepanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dapat dipertahankan dan selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga opini WTP tetap kita dapatkan.
"Opini WTP ini dapat membanggakan semua pihak, namun yang perlu di perhatikan, raihan prestasi tersebut masih merupakan awal dan masih dibuktikan keberlanjutannya,"ujarnya.
Dalam sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba didampingi dua wakil ketua La Pili dan Sabaruddin Labamba, terkait pandangan fraksi-fraksi DPRD Sultra atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.
Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 merupakan penjelasan atas semua kegiatan pelayanan pemerintah di daerah itu selama tahun anggaran tersebut.
Dari dengar pemandangan fraksi-fraksi DPRD Sultra, menghargai secara baik berbagai agregasi Gubernur Sultra sehubungan dengan adanya LKPD Sultra yang didalamnya memuat laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan beserta segala laporannya
DPRD Sultra beranggapan bahwa laporan keuangan tidaklah harus diletakan pada angka-angka tetapi perlu juga dilakukan pendalaman terhadap perilaku atau tindakan dalam hubungannya dengan aspek manajemen, leadership dan pengawasan dalam suatu pola kerja yang lebih luas.