Kendari, (Antara News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Wijayanto mengatakan, bila ada petinggi TNI dan Polri yang terlibat membekengi masalah tambang disejumlah perusahaan silahkan melaporkan ke KPK.
"Saya (Bambang-red) bersama Panglima dan Kapolri sudah melakukan pertemuan dan berkomitmen, bila ada aparat TNI-Polri yang terlibat dalam perusahaan pertambangan dengan mengejar keuntungan pribadi kita akan proses," kata Bambang, pada acara Koordinasi dan supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kendari, Kamis.
Ia mengatakan, Indonesia dianugrahi kekayaan alam melimpah khususnya tambang, namun tidak sedikit orang yang kini sudah dijebloskan karena masalah tambang.
Yang menjadi masalah adalah munculnya raja-raja preman di daerah tambang, dan anehnya adalah rakyat tidak memilik apa-apa, dan yang banyak terjadi justru adalah kerusakan lingkungan.
Ia mengatakan, KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Oleh karena itu, kata Bambang Wijayanto, indikasi keterlibatan aparat petinggi TNI dan Polri dalam perusahaan pertambangan disejumlah daerah, masih dalam batas indikasi, sehingga bila ada masyarakat yang memiliki data yang akurat silahkan melaporkan ke KPK.
Koordinasi dan Supervisi pengelolaan pertmabngan mineral dan batubara yang dipusatkan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra itu, selain dihadiri sejumlah Dirjen dari beberapa Kementerian seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Perhubungan, Bea Cukai dan lain sebagainya.
Sementara dari pejabat di Sultra, hadir Gubernur Sultra Nur Alam, wakil gubernur Sultra HM Saleh Lasata, kapolda Brigjen polisi Arkian Lubis, Kabinda, Kajati, Danrem 143/HO, Danlanal dan Danlanud dan seluruh bupati dan wali kota se-Sultra.
Gubernur Sultra Nur Alam saat menyampaikan laporan dihadapan pimpinan KPK mengatakan pertemuan hari ini dihadiri seluruh pejabatnya se-Sultra dan paling lengkap
"Kalau boleh saya berkata bahwa pertemuan kali sangat luar biasa dari biasanya, sebab terkadang saya mengunbdang para bupati dan wali kota, ada yang tidak hadir dan celakanya hanya mewakilkan ke asisten dan kepala dinasnya. Tetapi hari ini semuanya lengkap," ungkap Nur Alam saat mendapmingi wakil ketua KPK Bambang Wijayanto pada acara itu.
"Saya (Bambang-red) bersama Panglima dan Kapolri sudah melakukan pertemuan dan berkomitmen, bila ada aparat TNI-Polri yang terlibat dalam perusahaan pertambangan dengan mengejar keuntungan pribadi kita akan proses," kata Bambang, pada acara Koordinasi dan supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kendari, Kamis.
Ia mengatakan, Indonesia dianugrahi kekayaan alam melimpah khususnya tambang, namun tidak sedikit orang yang kini sudah dijebloskan karena masalah tambang.
Yang menjadi masalah adalah munculnya raja-raja preman di daerah tambang, dan anehnya adalah rakyat tidak memilik apa-apa, dan yang banyak terjadi justru adalah kerusakan lingkungan.
Ia mengatakan, KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Oleh karena itu, kata Bambang Wijayanto, indikasi keterlibatan aparat petinggi TNI dan Polri dalam perusahaan pertambangan disejumlah daerah, masih dalam batas indikasi, sehingga bila ada masyarakat yang memiliki data yang akurat silahkan melaporkan ke KPK.
Koordinasi dan Supervisi pengelolaan pertmabngan mineral dan batubara yang dipusatkan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra itu, selain dihadiri sejumlah Dirjen dari beberapa Kementerian seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Perhubungan, Bea Cukai dan lain sebagainya.
Sementara dari pejabat di Sultra, hadir Gubernur Sultra Nur Alam, wakil gubernur Sultra HM Saleh Lasata, kapolda Brigjen polisi Arkian Lubis, Kabinda, Kajati, Danrem 143/HO, Danlanal dan Danlanud dan seluruh bupati dan wali kota se-Sultra.
Gubernur Sultra Nur Alam saat menyampaikan laporan dihadapan pimpinan KPK mengatakan pertemuan hari ini dihadiri seluruh pejabatnya se-Sultra dan paling lengkap
"Kalau boleh saya berkata bahwa pertemuan kali sangat luar biasa dari biasanya, sebab terkadang saya mengunbdang para bupati dan wali kota, ada yang tidak hadir dan celakanya hanya mewakilkan ke asisten dan kepala dinasnya. Tetapi hari ini semuanya lengkap," ungkap Nur Alam saat mendapmingi wakil ketua KPK Bambang Wijayanto pada acara itu.