Mamuju (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Baratmbakal segera mengucurkan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan dana hibahmsetelah sempat penyalurannya ditunda saat masa kampanye pemilihan legislatif.
"Memang ada intruksi agar dana Bansos dan hibah tidak dikucurkan jelang pemilihan umum (Pemilu) 9 April lalu. Namun saat ini, pesta demokrasi telah usai digelar," kata Gubernur Sulbar, H Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, dana Bansos dan hibah yang disiapkan dalam batang tubuh APBD tahun anggaran 2014, nilainya cukup besar.
"Bansos ini perlu dipersiapkan untuk mendukung ekonomi masyarakat," jelas Anwar.
Gubernur dua periode ini menyampaikan, penyaluran dana Bansos harus diteliti atau dilakukan klarifikasi, sebelum bantuan itu jatuh ketangan masyarakat.
"Ada aturan Mendagri terkait pencairan Bansos. Makanya, SKPD yang memiliki dana Bansos untuk ikut mempelajariu dulu usulan bantuan yang diminta masyarakat. Jika sudah sesuai mekanisme, maka Bansos bisa dicairkan," ungkap Anwar.
Anwar menyampaikan, kepastian penyaluran dana Bansos, belum bisa diketaui, sebab mekanime penyaluran harus diawali tahap verifikasi berkas maupun verifikasi ke lapangan.
Dia mengatakan, alokasi dana Bansos mengalami peningkatan dari Rp40 miliar menjadi Rp100 miliar.
"Kita inginkan agar dana Bansos itu bisa terlaksana 100 persen. Tetapi, pimpinan SKPD harus memperhatikan aturannya," tuturnya.
"Memang ada intruksi agar dana Bansos dan hibah tidak dikucurkan jelang pemilihan umum (Pemilu) 9 April lalu. Namun saat ini, pesta demokrasi telah usai digelar," kata Gubernur Sulbar, H Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, dana Bansos dan hibah yang disiapkan dalam batang tubuh APBD tahun anggaran 2014, nilainya cukup besar.
"Bansos ini perlu dipersiapkan untuk mendukung ekonomi masyarakat," jelas Anwar.
Gubernur dua periode ini menyampaikan, penyaluran dana Bansos harus diteliti atau dilakukan klarifikasi, sebelum bantuan itu jatuh ketangan masyarakat.
"Ada aturan Mendagri terkait pencairan Bansos. Makanya, SKPD yang memiliki dana Bansos untuk ikut mempelajariu dulu usulan bantuan yang diminta masyarakat. Jika sudah sesuai mekanisme, maka Bansos bisa dicairkan," ungkap Anwar.
Anwar menyampaikan, kepastian penyaluran dana Bansos, belum bisa diketaui, sebab mekanime penyaluran harus diawali tahap verifikasi berkas maupun verifikasi ke lapangan.
Dia mengatakan, alokasi dana Bansos mengalami peningkatan dari Rp40 miliar menjadi Rp100 miliar.
"Kita inginkan agar dana Bansos itu bisa terlaksana 100 persen. Tetapi, pimpinan SKPD harus memperhatikan aturannya," tuturnya.