Kendari, (Antara News) - Puluhan mahasiswa dari Lembaga Independen Pemantau Kebijakan Sulawesi Tenggara (Lintas-Sultra) melakukan aksi demo di bundaran simpang empat kantor Wali Kota Kendari, menolok droping calon Sekda Kabupaten Konawe Kepulauan yang bukan putra daerah setempat.
"Kami haramkan calon Sekertaris Daerah (Sekda) di luar putra-putri daerah Wawonii," kata Koordinator Lapangan dari pengunjukrasa (Lintas-Sultra), Alsad, saat menyampaikan orasi di Kendari, Senin.
Aksi damai dengan menyampaikan aspirasi di tengah jalan itu, tidak membuat kemacetan lalulintas di Kota Kendari, karena jumlah mahasiswa yang ikut berdemontrasi tidak banyak, hanya saja gumpalan asap hitam saat peserta aksi membakar ban bekas membuat para pengendara sepeda motor dan roda empat harus berhati-hati saat melintas di kawasan itu.
Menurut Alsad, walaupun pengangkatan Sekda pertama belum dibentuk pasca otonomi Daerah Konawe Kepulauan itu bulan November 2013 lalu, namun isu yang berkembang bahwa kemungkinan besar yang akan menduduki posisi Sekda adalah orang luar(bukan putra daerah).
Olehnya itu, sayameminta dengan tegas agar Gubernur Sultra Nur Alam dan penjabat Bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoi, mengangkat calon sekda itu adalah putra daerah Wawonii dan bukan dari pejabat `impor`, ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa, pengangkatan penjabat bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoi Pemerintah pusat atas usulan gubernur Nur Alam, oleh masyarakat Wawonii tidak pernah mempermasalahkan karena bukan putra Wawonii, namun untuk jabatan Sekertaris Daerah adalah harga mati harus putra daerah.
"Mamang kami tahu bahwa dalam Undang-undang pemerintahan daerah tidak tersurat tetapi tersirat bahwa agar diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri daerah untuk memimpin di daerahnya. Kami rasa di Konawe Kepulauan sudah cukup banyak putra-putri yang memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi Sekda," katanya.
Oleh karena itu, kata Amrin, pengunjukrasa lainnya, bila harapan dan tuntutan mereka tidak diamninkan makaia menganggap DPRD Provinsi dan Gubernur Sultra tidak proporsional dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Usai menyampaikan orasi di bundaran simpang empat, para pengunjukrasa itu menyampaikan aspirasi ke kantor sekertariat DPRD Sultra namun tidak berlangsung lama kemudian mereka membubarkan diri dengan tertib tanpa pengawalan ketat dari aparat polres Kendari.
"Kami haramkan calon Sekertaris Daerah (Sekda) di luar putra-putri daerah Wawonii," kata Koordinator Lapangan dari pengunjukrasa (Lintas-Sultra), Alsad, saat menyampaikan orasi di Kendari, Senin.
Aksi damai dengan menyampaikan aspirasi di tengah jalan itu, tidak membuat kemacetan lalulintas di Kota Kendari, karena jumlah mahasiswa yang ikut berdemontrasi tidak banyak, hanya saja gumpalan asap hitam saat peserta aksi membakar ban bekas membuat para pengendara sepeda motor dan roda empat harus berhati-hati saat melintas di kawasan itu.
Menurut Alsad, walaupun pengangkatan Sekda pertama belum dibentuk pasca otonomi Daerah Konawe Kepulauan itu bulan November 2013 lalu, namun isu yang berkembang bahwa kemungkinan besar yang akan menduduki posisi Sekda adalah orang luar(bukan putra daerah).
Olehnya itu, sayameminta dengan tegas agar Gubernur Sultra Nur Alam dan penjabat Bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoi, mengangkat calon sekda itu adalah putra daerah Wawonii dan bukan dari pejabat `impor`, ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa, pengangkatan penjabat bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoi Pemerintah pusat atas usulan gubernur Nur Alam, oleh masyarakat Wawonii tidak pernah mempermasalahkan karena bukan putra Wawonii, namun untuk jabatan Sekertaris Daerah adalah harga mati harus putra daerah.
"Mamang kami tahu bahwa dalam Undang-undang pemerintahan daerah tidak tersurat tetapi tersirat bahwa agar diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri daerah untuk memimpin di daerahnya. Kami rasa di Konawe Kepulauan sudah cukup banyak putra-putri yang memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi Sekda," katanya.
Oleh karena itu, kata Amrin, pengunjukrasa lainnya, bila harapan dan tuntutan mereka tidak diamninkan makaia menganggap DPRD Provinsi dan Gubernur Sultra tidak proporsional dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Usai menyampaikan orasi di bundaran simpang empat, para pengunjukrasa itu menyampaikan aspirasi ke kantor sekertariat DPRD Sultra namun tidak berlangsung lama kemudian mereka membubarkan diri dengan tertib tanpa pengawalan ketat dari aparat polres Kendari.