Jakarta (Antara News) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menegaskan MPR melihat Mahkamah Konstitusi (MK) terancam lumpuh dan berada di bibir jurang karena itu harus dilakukan tindakan segera untuk menyelesaikannya.
"Jadi sekarang MK ini pada posisi di bibir jurang, MK terancam lumpuh," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta, Rabu.
Lukman menjelaskan saat ini ada gugatan ke PTUN terhadap Patrialis Akbar dan Maria. Selain itu tambah Lukman tahun ini Hakim MK Haryono juga akan memasuki masa pensiun.
"Jadi jika tidak segera diantisipasi, setidaknya akan ada dua hakim yang lowong dan bahkan bisa tiga jika gugatan di PTUN dikabulkan," kata Lukman.
Sementara itu tambahnya jika dilihat dari masa sidang DPR kali ini hanya efektif selama 36 hari kerja.
"Saya kira DPR tidak akan bisa memungkinkan untuk melakukan perekrutan hakim MKRI. Ini dua hakim MK dari DPR," kata Lukman.
Lebih lanjut Lukman menjelaskan jika mengacu pada Keppres maka DPR harus membentuk panel ahli terlebih dahulu untuk melakukan seleksi calon hakim MKRI.
Menurut untuk menentukan satu panel ahli saja butuh waktu. Apalagi sampai merekrut calon hakim MKRI.
"Jika kita lihat pemilu April nanti, dugaan saya gugatan sengketa hasil pemilu akan makin banyak. Permohonan akan makin banyak. Nah bagaimana kalau hakimnya justru berkurang," kata Lukman.
Untuk itu MPR menawarkan solusinya. Pertama, MPR berharap DPR adakan persidangan dimasa reses.
Kedua, Setiap lembaga negara yang mengajukan satu panel ahli dan KY harus segera mungkin melakukan.
Ketiga, Meminta DPR komisi III sidang dimasa reses.
Keempat, Meminta panel ahli bekerja 24 jam.
"Namun jika semua solusi yang ditawarkan MPR tersebut tidak bisa juga dijalankan, maka solusi lainnya: Presiden harus keluarkan Perppu lagi. Meskipun ini sebenarnya bagi MPR tidak nyaman kok selalu melalui Perppu," kata Lukman.
Menurut Lukman isi Perppu adalah bagaimana mengatur mekanisme penggantian hakim yang akuntabel, terbuka tapi juga realistis yang bisa dilakukan di lapangan.
"Jadi sekarang MK ini pada posisi di bibir jurang, MK terancam lumpuh," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta, Rabu.
Lukman menjelaskan saat ini ada gugatan ke PTUN terhadap Patrialis Akbar dan Maria. Selain itu tambah Lukman tahun ini Hakim MK Haryono juga akan memasuki masa pensiun.
"Jadi jika tidak segera diantisipasi, setidaknya akan ada dua hakim yang lowong dan bahkan bisa tiga jika gugatan di PTUN dikabulkan," kata Lukman.
Sementara itu tambahnya jika dilihat dari masa sidang DPR kali ini hanya efektif selama 36 hari kerja.
"Saya kira DPR tidak akan bisa memungkinkan untuk melakukan perekrutan hakim MKRI. Ini dua hakim MK dari DPR," kata Lukman.
Lebih lanjut Lukman menjelaskan jika mengacu pada Keppres maka DPR harus membentuk panel ahli terlebih dahulu untuk melakukan seleksi calon hakim MKRI.
Menurut untuk menentukan satu panel ahli saja butuh waktu. Apalagi sampai merekrut calon hakim MKRI.
"Jika kita lihat pemilu April nanti, dugaan saya gugatan sengketa hasil pemilu akan makin banyak. Permohonan akan makin banyak. Nah bagaimana kalau hakimnya justru berkurang," kata Lukman.
Untuk itu MPR menawarkan solusinya. Pertama, MPR berharap DPR adakan persidangan dimasa reses.
Kedua, Setiap lembaga negara yang mengajukan satu panel ahli dan KY harus segera mungkin melakukan.
Ketiga, Meminta DPR komisi III sidang dimasa reses.
Keempat, Meminta panel ahli bekerja 24 jam.
"Namun jika semua solusi yang ditawarkan MPR tersebut tidak bisa juga dijalankan, maka solusi lainnya: Presiden harus keluarkan Perppu lagi. Meskipun ini sebenarnya bagi MPR tidak nyaman kok selalu melalui Perppu," kata Lukman.
Menurut Lukman isi Perppu adalah bagaimana mengatur mekanisme penggantian hakim yang akuntabel, terbuka tapi juga realistis yang bisa dilakukan di lapangan.