Palu (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta para pejabat di daerahnya agar menekan perjalanan dinas ke luar daerah jika tidak terlalu penting.
"Kalau ada undangan yang tidak terlalu penting tidak usah pergi, berikan saja kepada bawahan eselon III," katanya usai melantik pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi di Palu, Senin sore.
Longki mengingatkan para pejabat yang tidak mengindahkan perintah tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran keras. "Kalau belakangan ketahuan, tolong jangan marah atau berkecil hati kalau nanti saya layangkan surat teguran keras," katanya.
Longki mengatakan masih ada kepala dinas yang keluar daerah diam-diam tanpa meminta izin kepada gubernur. Dia mengingatkan kepala dinas wajib hukumnya meminta izin kepada gubernur jika hendak tugas keluar daerah karena harus mendapat izin dari gubernur.
Longki mengatakan bagi pejabat yang sulit berkomunikasi langsung bisa menggunakan layanan pesan singkat (SMS) dengan mencantumkan maksud dan tujuan."Kalau ada undangan tolong diberitahu melalui SMS juga tidak apa-apa. Jangan main akal-akalan," katanya.
Longki mengaku sangat tersinggung jika ada kepala dinas yang hanya minta izin kepada sekretaris daerah provinsi atau hanya kepada wakil gubernur. Dia mengatakan pejabat daerah harus membelanjakan anggaran secara efisien mengingat tahun 2014 banyak anggaran yang sudah dirasionalisasikan oleh DPRD setempat.
Gubernur Sulteng melantik 14 pejabat eselon II dan lebih 100 orang pejabat eselon III dan IV lingkup pemerintah provinsi setempat. Empat staf ahli baru adalah Asnawir H. Suti (bidang ekonomi dan keuangan), Moh. Arif Latjuba (bidang pemerintahan), Ali Lasamaulu (bidang politik) dan Andi Sose (bidang kemasyarakatan).
Keempat staf ahli baru ini mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena menjadi bupati dan kepala dinas/badan.
Sementara jabatan Asisten Bidang Pemerintahan yang ditinggalkan Baharuddin Tanriwali karena pensiun diisi oleh Iskandar Nasir yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan jabatan Kadis Kominfo diisi Muhammad Nizam yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian jabatan ini diisi oleh Muh. Muchlis.
Jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM yang selama ini kosong diisi oleh Abubakar Almahdali yang sebelumnya menjabat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, semenjara jabatan Kadis Dikbud diisi Ardiansyah Lamasitudju yang sebelumnya menjabat Kadis Diknas Kota Palu.
Gubernur juga menetapkan Drs Rivai sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Mukmin sebagai sekretaris DPRD Sulteng, Abdul Salam Mattar sebagai Sewkretaris Korpri,Fachruddin sebagai Kepala Biro Umum dan Christin Sandra Tobondo sebagai Karo Administrasi Ekonomi.
Longki Djanggola mengatakan, mutasi kali ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan yang telah ditinggalkan pejabat sebelumnya karena mutasi dan pensiun sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemeritahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat akan lebih efektif dan intensif.
"Kalau ada undangan yang tidak terlalu penting tidak usah pergi, berikan saja kepada bawahan eselon III," katanya usai melantik pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi di Palu, Senin sore.
Longki mengingatkan para pejabat yang tidak mengindahkan perintah tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran keras. "Kalau belakangan ketahuan, tolong jangan marah atau berkecil hati kalau nanti saya layangkan surat teguran keras," katanya.
Longki mengatakan masih ada kepala dinas yang keluar daerah diam-diam tanpa meminta izin kepada gubernur. Dia mengingatkan kepala dinas wajib hukumnya meminta izin kepada gubernur jika hendak tugas keluar daerah karena harus mendapat izin dari gubernur.
Longki mengatakan bagi pejabat yang sulit berkomunikasi langsung bisa menggunakan layanan pesan singkat (SMS) dengan mencantumkan maksud dan tujuan."Kalau ada undangan tolong diberitahu melalui SMS juga tidak apa-apa. Jangan main akal-akalan," katanya.
Longki mengaku sangat tersinggung jika ada kepala dinas yang hanya minta izin kepada sekretaris daerah provinsi atau hanya kepada wakil gubernur. Dia mengatakan pejabat daerah harus membelanjakan anggaran secara efisien mengingat tahun 2014 banyak anggaran yang sudah dirasionalisasikan oleh DPRD setempat.
Gubernur Sulteng melantik 14 pejabat eselon II dan lebih 100 orang pejabat eselon III dan IV lingkup pemerintah provinsi setempat. Empat staf ahli baru adalah Asnawir H. Suti (bidang ekonomi dan keuangan), Moh. Arif Latjuba (bidang pemerintahan), Ali Lasamaulu (bidang politik) dan Andi Sose (bidang kemasyarakatan).
Keempat staf ahli baru ini mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena menjadi bupati dan kepala dinas/badan.
Sementara jabatan Asisten Bidang Pemerintahan yang ditinggalkan Baharuddin Tanriwali karena pensiun diisi oleh Iskandar Nasir yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan jabatan Kadis Kominfo diisi Muhammad Nizam yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian jabatan ini diisi oleh Muh. Muchlis.
Jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM yang selama ini kosong diisi oleh Abubakar Almahdali yang sebelumnya menjabat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, semenjara jabatan Kadis Dikbud diisi Ardiansyah Lamasitudju yang sebelumnya menjabat Kadis Diknas Kota Palu.
Gubernur juga menetapkan Drs Rivai sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Mukmin sebagai sekretaris DPRD Sulteng, Abdul Salam Mattar sebagai Sewkretaris Korpri,Fachruddin sebagai Kepala Biro Umum dan Christin Sandra Tobondo sebagai Karo Administrasi Ekonomi.
Longki Djanggola mengatakan, mutasi kali ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan yang telah ditinggalkan pejabat sebelumnya karena mutasi dan pensiun sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemeritahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat akan lebih efektif dan intensif.