Kendari, (Antara News) - Tunggakan rekening listrik di PLN Area Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terhitung Januari hingga Desember 2013 mencapa Rp4,7 miliar lebih.
General Manager PLN Kendari, Muh.Ikhwan Fachri, ST,MT di Kendari, Kamis mengatakan, dari jumlah tunggakan sebesar itu hampir 90 persen dari pelanggan umum, menyusul dari pelanggan pemerintah daerah dan instasi vertikal lainnya.
Adapun rincian nilai tunggakan listrik selama setahun itu (di luar rekening listrik TNI yang pelunasannya terpusat) meliputi pelanggan umum yang mencapai Rp4.3 miliar, Pemda Rp330 juta dan instansu vertikal Rp79 juta.
Menurut Ikhwan, upaya untuk meminimalkan tunggakan tersebut, langka yang akan ditempuh diantaranya mengintensifkan operasi pemutusan aliran listrik untuk pelanggan yang menunggak, khususnya pelanggan umum.
"Sedangkan untuk pelanggan Pemda dan instansi vertikal akan dilakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu, mengingat ada unsur kepentingan publik, namun langka pemutusan aliran tetap akan dilakukan bila upaya pendekatan persuasif tidak membawa hasil positif," katanya.
Terkait pemutusan listrik yang dilakukan PLN bagi pelanggan pascabayar khususnya di tujuh rayon (Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana dan Konawe Utara), tidak dilakukan serta merta tetapi berdasarkan perjanjina jual beli tenaga listrik antara PLN dengan pelanggan.
Artinya bahwa PLN berhak melakukan pemutusan aliran listrik bila pelanggan tersebut belum melunasi rekening listriknya paling lambat tanggal 20 setelah bulan pemakaian.
PLN adalah perusahaan milik negara, sehingga penerimaan kas dari penjualan tenaga listrik yang tentunya amat terkait dengan dengan kepentingan keuangan negara wajib diamankan oleh PLN. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memahami langkah yang dilakukan PLN.
"Keterlambatan pembayaran rekening listrik semestinya tidak perlu terjadi karena pembaran tersebut sudah bersifat rutin setiap bulannya. Sebab PLN sudah memberi toleransi waktu pembayaran selama 20 hari setelah bulan pemakaian, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulan," ujaranya.
Ia juga memberi apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah menggunakan listrik prabayar (listrik pintar) yang telah berinisiatif meminta melakukan migrasi ke listrik pascabayar ke listrik prabayar.
General Manager PLN Kendari, Muh.Ikhwan Fachri, ST,MT di Kendari, Kamis mengatakan, dari jumlah tunggakan sebesar itu hampir 90 persen dari pelanggan umum, menyusul dari pelanggan pemerintah daerah dan instasi vertikal lainnya.
Adapun rincian nilai tunggakan listrik selama setahun itu (di luar rekening listrik TNI yang pelunasannya terpusat) meliputi pelanggan umum yang mencapai Rp4.3 miliar, Pemda Rp330 juta dan instansu vertikal Rp79 juta.
Menurut Ikhwan, upaya untuk meminimalkan tunggakan tersebut, langka yang akan ditempuh diantaranya mengintensifkan operasi pemutusan aliran listrik untuk pelanggan yang menunggak, khususnya pelanggan umum.
"Sedangkan untuk pelanggan Pemda dan instansi vertikal akan dilakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu, mengingat ada unsur kepentingan publik, namun langka pemutusan aliran tetap akan dilakukan bila upaya pendekatan persuasif tidak membawa hasil positif," katanya.
Terkait pemutusan listrik yang dilakukan PLN bagi pelanggan pascabayar khususnya di tujuh rayon (Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana dan Konawe Utara), tidak dilakukan serta merta tetapi berdasarkan perjanjina jual beli tenaga listrik antara PLN dengan pelanggan.
Artinya bahwa PLN berhak melakukan pemutusan aliran listrik bila pelanggan tersebut belum melunasi rekening listriknya paling lambat tanggal 20 setelah bulan pemakaian.
PLN adalah perusahaan milik negara, sehingga penerimaan kas dari penjualan tenaga listrik yang tentunya amat terkait dengan dengan kepentingan keuangan negara wajib diamankan oleh PLN. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memahami langkah yang dilakukan PLN.
"Keterlambatan pembayaran rekening listrik semestinya tidak perlu terjadi karena pembaran tersebut sudah bersifat rutin setiap bulannya. Sebab PLN sudah memberi toleransi waktu pembayaran selama 20 hari setelah bulan pemakaian, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulan," ujaranya.
Ia juga memberi apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah menggunakan listrik prabayar (listrik pintar) yang telah berinisiatif meminta melakukan migrasi ke listrik pascabayar ke listrik prabayar.