Kendari, (Antara News) - Sekitar 20-25 persen dari kurang lebih 300 Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) yang tersebar pada 14 kabupaten dan dua Kota di Sulawesi Tenggara belum memiliki dokter.
"Namun untuk menjawab permasalahan dokter yang bertugas di Puskesmas itu, kebijakan Gubernur Sultra, Nur Alam tahun 2013 dan 2014 ini akan mengangkat PNS tenaga dokter dengan jalur khusus," kata Kadis Kesehatan Sultra, dr Ansar Sangka di Kendari, usai upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tingkat provinsi dipusatkan di RSU Bahteramas yang dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Dr Lukman Abunawas sebagai pembina upacara, Sabtu.
Menurut Ansar Sangka, kebijakan gubernur Sultrav untuk memprioritas pengangkatan PNS tenaga dokter itu, dipandang sangat penting dan emergency dalam tugas dan tanggung jawab seorang dokter pada setiap puskesmas.
"Sebenarnya pemerintah sudah menempatkan para doketr dihamnpir seluruh Puskesmas melalui dokter yang dikontrar pegawai tidak tetap (PTT) namun masa kontraknya sudah hampir berakhir, karena rata-rata hanya satu tahun dikontrak dan kemudian diperpanjang sepanjang yang bersangkutan masih ingin bertugas di daerah itu.
Namun bila dokter itu sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, maka tentu beban dan tanggungjawabnya sebagai kepala puskesmas akan lebih baik ketimbanag saat mereka masih berstatus sebagai dokter PTT.
Ia menambahkan, puskesmas yang mayoritas belum memiliki dokter itu terutama pada daerah terpencil yang jauh dari jangkauan seperti di kabupaten Wakatobi, Kolaka Utara dan daerah pemekaran baru Kabupaten Konawe Kepulauan.
Sementara Kota Kendari dan Kota Baubau sudah memilik lebih dari satu dokter, baik sebagai dokter PNS maupun ada yang berstatus sebagai dokter PTT.
Rangkaian upacara HKN ke-49 tahun 2013 tingkat provinsi, Menteri Kesehatan RI dr Nafsiah Mboi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Provinsi Lukman Abunawas mengatakan, dalam program kesehatan mengatakan seluruh masyarakat Indonesia sebelum 2019 sudah harus mempunyai jaminan kesehatan, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Artinya bahwa pada jangaka lima tahun kedepan, program jaminan kesehatan semesta itu sudah harus tercapai bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menkes menamabhakan, saat ini jumlah rumah sakit diseluruh Tanah Air berjumlah 2.186 RS, Puskesmas 9.599 unit, Puskesmas pembantu 23.225 unit, Poskesdes 54.708 unit dan Posyandu sebanyak 276.680 tempat.
Dengan demikian, dari seluruh sarana kesehatan yang ada itu pada tahun 2019 masyarakat sudah wajib memiliki jaminan kesehatan.
"Namun untuk menjawab permasalahan dokter yang bertugas di Puskesmas itu, kebijakan Gubernur Sultra, Nur Alam tahun 2013 dan 2014 ini akan mengangkat PNS tenaga dokter dengan jalur khusus," kata Kadis Kesehatan Sultra, dr Ansar Sangka di Kendari, usai upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tingkat provinsi dipusatkan di RSU Bahteramas yang dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Dr Lukman Abunawas sebagai pembina upacara, Sabtu.
Menurut Ansar Sangka, kebijakan gubernur Sultrav untuk memprioritas pengangkatan PNS tenaga dokter itu, dipandang sangat penting dan emergency dalam tugas dan tanggung jawab seorang dokter pada setiap puskesmas.
"Sebenarnya pemerintah sudah menempatkan para doketr dihamnpir seluruh Puskesmas melalui dokter yang dikontrar pegawai tidak tetap (PTT) namun masa kontraknya sudah hampir berakhir, karena rata-rata hanya satu tahun dikontrak dan kemudian diperpanjang sepanjang yang bersangkutan masih ingin bertugas di daerah itu.
Namun bila dokter itu sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, maka tentu beban dan tanggungjawabnya sebagai kepala puskesmas akan lebih baik ketimbanag saat mereka masih berstatus sebagai dokter PTT.
Ia menambahkan, puskesmas yang mayoritas belum memiliki dokter itu terutama pada daerah terpencil yang jauh dari jangkauan seperti di kabupaten Wakatobi, Kolaka Utara dan daerah pemekaran baru Kabupaten Konawe Kepulauan.
Sementara Kota Kendari dan Kota Baubau sudah memilik lebih dari satu dokter, baik sebagai dokter PNS maupun ada yang berstatus sebagai dokter PTT.
Rangkaian upacara HKN ke-49 tahun 2013 tingkat provinsi, Menteri Kesehatan RI dr Nafsiah Mboi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Provinsi Lukman Abunawas mengatakan, dalam program kesehatan mengatakan seluruh masyarakat Indonesia sebelum 2019 sudah harus mempunyai jaminan kesehatan, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Artinya bahwa pada jangaka lima tahun kedepan, program jaminan kesehatan semesta itu sudah harus tercapai bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menkes menamabhakan, saat ini jumlah rumah sakit diseluruh Tanah Air berjumlah 2.186 RS, Puskesmas 9.599 unit, Puskesmas pembantu 23.225 unit, Poskesdes 54.708 unit dan Posyandu sebanyak 276.680 tempat.
Dengan demikian, dari seluruh sarana kesehatan yang ada itu pada tahun 2019 masyarakat sudah wajib memiliki jaminan kesehatan.