Wangiwangi, (Antara News) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), menyediakan dana alokasi khusus (DAK) bagi kabupaten tertinggal sebesar Rp80 miliar per kabupaten.
Menteri Negara PDT, Helmi Faisal Zaini di Wangiwangi, Selasa, mengatakan pemberian DAK sebesar itu, untuk mengentaskan sebanyak 69 dari 186 kabupaten tertinggal di Indonesia pada tahun 2014.
"DAK untuk mengentaskan kabupaten tertinggal itu meningkat dua kali lipat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya Rp40 miliar per kabupaten per tahun," ucapnya.
Menurut dia, DAK yang diberikan kepada kabupaten tertinggal tersebut, untuk membangun berbagai infrastruktur dasar yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten, termasuk meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).
"Kabupaten tertinggal yang penduduk miskinnya masih di atas 14 persen, akan diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2014," ujarnya.
Jika kabupaten tertinggal sudah berhasil menekan angka penduduk miskin hingga 14 persen, kata dia maka kabupaten tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai kabupaten maju.
"Wakatobi merupakan salah satu dari 69 kabupaten yang akan kita turunkan angka penduduk miskinnya hingga 14 persen pada 2014 nanti," tandasnya.
Saat ini kata dia, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi masih tercatat sebanyak 16 persen lebih dari total penduduk sebanyak 112.000 jiwa lebih.
Penduduk miskin di Wakatobi tersebut, tersebar di wilayah-wilayah pesisir di pulau Wangiwangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.
"Pada wilayah-wilayah pesisir itu, kita akan berikan stimulus berupa dana pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan mereka bisa segera membaik," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Umar Arsal mengatakan semula di Sulawesi Tenggara masih terdapat sembilan kabupaten tertinggal dari 12 kabupaten/kota yang ada.
Saat ini kata dia, jumlah kabupaten tertinggal tersebut bertambah dua kabupaten lagi, setelah wilayah Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan mekar menjadi kabupaten otonom baru.
"Jadi kabupaten tertinggal di Sultra saat ini sudah bertambang menjadi 11 kabupaten. Diharapkan Kementerian PDT memberi perhatian khusus terhadap pembangunan insfrastruktur di kabupaten-kabupaten tersebut, terutama kabupaten pemekaran baru," katanya.
Menteri Negara PDT, Helmi Faisal Zaini di Wangiwangi, Selasa, mengatakan pemberian DAK sebesar itu, untuk mengentaskan sebanyak 69 dari 186 kabupaten tertinggal di Indonesia pada tahun 2014.
"DAK untuk mengentaskan kabupaten tertinggal itu meningkat dua kali lipat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya Rp40 miliar per kabupaten per tahun," ucapnya.
Menurut dia, DAK yang diberikan kepada kabupaten tertinggal tersebut, untuk membangun berbagai infrastruktur dasar yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten, termasuk meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).
"Kabupaten tertinggal yang penduduk miskinnya masih di atas 14 persen, akan diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2014," ujarnya.
Jika kabupaten tertinggal sudah berhasil menekan angka penduduk miskin hingga 14 persen, kata dia maka kabupaten tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai kabupaten maju.
"Wakatobi merupakan salah satu dari 69 kabupaten yang akan kita turunkan angka penduduk miskinnya hingga 14 persen pada 2014 nanti," tandasnya.
Saat ini kata dia, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi masih tercatat sebanyak 16 persen lebih dari total penduduk sebanyak 112.000 jiwa lebih.
Penduduk miskin di Wakatobi tersebut, tersebar di wilayah-wilayah pesisir di pulau Wangiwangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.
"Pada wilayah-wilayah pesisir itu, kita akan berikan stimulus berupa dana pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan mereka bisa segera membaik," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Umar Arsal mengatakan semula di Sulawesi Tenggara masih terdapat sembilan kabupaten tertinggal dari 12 kabupaten/kota yang ada.
Saat ini kata dia, jumlah kabupaten tertinggal tersebut bertambah dua kabupaten lagi, setelah wilayah Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan mekar menjadi kabupaten otonom baru.
"Jadi kabupaten tertinggal di Sultra saat ini sudah bertambang menjadi 11 kabupaten. Diharapkan Kementerian PDT memberi perhatian khusus terhadap pembangunan insfrastruktur di kabupaten-kabupaten tersebut, terutama kabupaten pemekaran baru," katanya.