Kendari, (Antara News) - Focus Groups Discussion (FDG) terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digagas Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara diharapkan akan melahirkan data dan fakta akurat terkait berbagai aspek kebesan berdemokrasi yang ril.
"Kita harapakn dalam forum diskusi yang sudah memasuki tahun ke empat ini dapat menyatukan fakta yang dikumpulkan tim FDG dari kumpulan koran dan dokumen selama setahun terakhir (2012) yang kemudian dipadukan dengan kejadian terkini," kata Kepala BPS Sultra, Drs H Wahyudin, MM saat membuka FDG IDI Sultra 2013 di Kendari, Selasa.
Acara FDG IDI 2013 yang diprakarsai BPS Sultra kerjasama dengan berbagai instansi vertikal diantaranya Kemenko Polhukam, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan UNDP diharapkan memberikan masukan dan perbaikan indeks demokrasi khususnya di Sultra, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mengukur perkembangan demokrasi serta dapat mengambil langkah-langkah tertentu dalam perencanaan pembangunan di bidang politik dimasa mendatang.
Dalam diskusi itu, Tim FDG BPS memaparkan hasil koding surat kabar (koran) dan koding dokumenari hasil pemaparan itu oleh tim peserta wajib memberikan masukan dan tanggapan terkait hasil kumpulan koding koran dan koding dokumen tersebutr.
Sementara itu, Subdin Statistik Politik dan Keamanan BPS RI, Tanno Kamila Helaw, saat menghadiri FDG IDI mengatakan, tujuan dari diskusi saat ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta dari hasil kerja tim dari hasil kumpulan koran dan dokumen terkait kejadian selama satu tahun dengan yang terjadi saat ini.
Fakta-fakta dimaksud itu terkait berita yang dimuat di koran mengenai aspek kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berkeyakinan, diskriminasi, gender, etnis dan lain sebagainya.
Aspek lainnya, kata Tanno adalah mengenai hak-hak politik, baik itu menyangkut hak memilih dan dipilih maupun berita koran yang terkait pertisipasi politik seseorang dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Sedangkan aspek ketiga dalam FGD itu adalah terkait masalah Lembaga Demokrasi yang meliputi pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah serta peran peradilan yang independen.
"Dari semua aspek tersebut diatas menjadi fokus dalam diskusi ini, yang dikemas dengan sederhana yang kemudian bertujuan untuk mengumpulkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan indikator-indikator indeks demokrasi itu," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa selama kegiatan FDG yang digagas sejak 2009 hingga 2012 telah melahirkan data ril terkait indek demokrasi indonesia baik nasional dan daerah, dan sudah dipublis untuk data tahun 2009 dan 2010.
Sebagai contoh data tahun 2009 Indeks Demokrasi Indonesia dicapai 67,30 persen yang meliputi tiga aspek yakni, aspek Kebebasan sipil mencapai 86,97 persen, aspek hak-hak politik 54,60 persen dan aspek lembaga demokras mencapai 62,72 persen.
Sementara indek demokrasi di Sultra pada tahun yang sama mencapai 64,29 persen, melipti aspek kebebasan sipil 94,66 persen, aspek hak-hak politik 43,97 persen dan aspek lembaga demokrasi 58,37 persen.
Sedangkan data Indeks demokrasi nasional tahun 2010 menurun menjadi 63,17 persen yang diikuti penurunan indeks dengan aspek kebebeasan sipil 82,53 persen, aspek hak politik 47,87 persen dan aspek demokrasi 63,11 persen atau naik dibanding dengan tahun sebelumnya.
Begitupula dengan indeks demokrasi di Sultra pada 2010 juga turun dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 54,79 persen. Aspek kebebesan sipil juga turun menjadi 83,71 persen, aspek hak politik juga turun menjadi 30,46 persen dan aspek demokrasi 57,06 persen.
Tanpa menyebut data indeks demokrasi di tahun 2011, namun mengatakan bahwa untuk indeks demokrasi di tahun 2012 diharapkan akan lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.(Ant)
"Kita harapakn dalam forum diskusi yang sudah memasuki tahun ke empat ini dapat menyatukan fakta yang dikumpulkan tim FDG dari kumpulan koran dan dokumen selama setahun terakhir (2012) yang kemudian dipadukan dengan kejadian terkini," kata Kepala BPS Sultra, Drs H Wahyudin, MM saat membuka FDG IDI Sultra 2013 di Kendari, Selasa.
Acara FDG IDI 2013 yang diprakarsai BPS Sultra kerjasama dengan berbagai instansi vertikal diantaranya Kemenko Polhukam, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan UNDP diharapkan memberikan masukan dan perbaikan indeks demokrasi khususnya di Sultra, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mengukur perkembangan demokrasi serta dapat mengambil langkah-langkah tertentu dalam perencanaan pembangunan di bidang politik dimasa mendatang.
Dalam diskusi itu, Tim FDG BPS memaparkan hasil koding surat kabar (koran) dan koding dokumenari hasil pemaparan itu oleh tim peserta wajib memberikan masukan dan tanggapan terkait hasil kumpulan koding koran dan koding dokumen tersebutr.
Sementara itu, Subdin Statistik Politik dan Keamanan BPS RI, Tanno Kamila Helaw, saat menghadiri FDG IDI mengatakan, tujuan dari diskusi saat ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta dari hasil kerja tim dari hasil kumpulan koran dan dokumen terkait kejadian selama satu tahun dengan yang terjadi saat ini.
Fakta-fakta dimaksud itu terkait berita yang dimuat di koran mengenai aspek kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berkeyakinan, diskriminasi, gender, etnis dan lain sebagainya.
Aspek lainnya, kata Tanno adalah mengenai hak-hak politik, baik itu menyangkut hak memilih dan dipilih maupun berita koran yang terkait pertisipasi politik seseorang dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Sedangkan aspek ketiga dalam FGD itu adalah terkait masalah Lembaga Demokrasi yang meliputi pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah serta peran peradilan yang independen.
"Dari semua aspek tersebut diatas menjadi fokus dalam diskusi ini, yang dikemas dengan sederhana yang kemudian bertujuan untuk mengumpulkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan indikator-indikator indeks demokrasi itu," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa selama kegiatan FDG yang digagas sejak 2009 hingga 2012 telah melahirkan data ril terkait indek demokrasi indonesia baik nasional dan daerah, dan sudah dipublis untuk data tahun 2009 dan 2010.
Sebagai contoh data tahun 2009 Indeks Demokrasi Indonesia dicapai 67,30 persen yang meliputi tiga aspek yakni, aspek Kebebasan sipil mencapai 86,97 persen, aspek hak-hak politik 54,60 persen dan aspek lembaga demokras mencapai 62,72 persen.
Sementara indek demokrasi di Sultra pada tahun yang sama mencapai 64,29 persen, melipti aspek kebebasan sipil 94,66 persen, aspek hak-hak politik 43,97 persen dan aspek lembaga demokrasi 58,37 persen.
Sedangkan data Indeks demokrasi nasional tahun 2010 menurun menjadi 63,17 persen yang diikuti penurunan indeks dengan aspek kebebeasan sipil 82,53 persen, aspek hak politik 47,87 persen dan aspek demokrasi 63,11 persen atau naik dibanding dengan tahun sebelumnya.
Begitupula dengan indeks demokrasi di Sultra pada 2010 juga turun dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 54,79 persen. Aspek kebebesan sipil juga turun menjadi 83,71 persen, aspek hak politik juga turun menjadi 30,46 persen dan aspek demokrasi 57,06 persen.
Tanpa menyebut data indeks demokrasi di tahun 2011, namun mengatakan bahwa untuk indeks demokrasi di tahun 2012 diharapkan akan lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.(Ant)