Kolaka (Antara News) - Jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Kolaka bergeser dari jadwal yang telah ditentukan KPU setempat pada 2 Oktober 2013 mundur menjadi 20 Oktober 2013.
Ketua KPU Kolaka, Nasir Adam di Kolaka, Jumat mengatakan, bergesernya jadwal pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kolaka karena terkait polemik mengenai kepastian keikutsertaan warga pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur yang telah menjadi daerah otonom baru dari pemekaran Kolaka.
"Sampai saat ini belum ada informasi jelas terkait kepastian warga Kolaka Timur untuk ikut memilih calon bupati dan wakil bupati Kolaka mendatang, sehingga pihak KPU harus menggeser jadwal pilkada tersebut," katanya.
Menurut dia, meskipun kewenangan mengenai keikutsertaan warga Kolaka Timur pada pilkada nanti bukan domain KPU, namun saat ini pihaknya melakukan telaah, sambil menunggu pihak eksekutif untuk melakukan pertemuan dengan Mendagri.
"Telaah yang dilakukan oleh KPU akan dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Sultra untuk dipelajari karena dalam telaah itu mencakup berbagai aspek, baik aspek politik, daftar pemilih dan potensi pilkada itu sendiri," ujarnya.
Nasir juga menjelaskan, jika warga kolaka timur bisa ikut memilih pada pilkada Kolaka, maka konsekuensinya harus ada penambahan beban anggaran pemilihan calon bupati dan wakil bupati tersebut.
"Inilah yang menjadi masalah saat ini karena Pelaksana Bupati Kolaka bersama DPRD juga telah mengeluarkan rekomendasi mengenai penolakan warga Kolaka Timur untuk ikut memilih pada pilkada nanti," ujarnya.
Nasir juga tetap optimistis pelaksanaan pilkada Kolaka bisa terlaksana pada tahun ini karena masih ada waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.
"Kami optimistis pilkada Kolaka bisa dilaksanakan pada tahun ini karena persoalannya hanya menyangkut ketidakpastian warga Kolaka Timur untuk ikut memilih, dan pihak KPU Kolaka juga segera berkoordinasi dengan KPU Pusat dan Komisi II DPR RI terkait masalah ini," ujar Nasir.
Ketua KPU Kolaka, Nasir Adam di Kolaka, Jumat mengatakan, bergesernya jadwal pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kolaka karena terkait polemik mengenai kepastian keikutsertaan warga pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur yang telah menjadi daerah otonom baru dari pemekaran Kolaka.
"Sampai saat ini belum ada informasi jelas terkait kepastian warga Kolaka Timur untuk ikut memilih calon bupati dan wakil bupati Kolaka mendatang, sehingga pihak KPU harus menggeser jadwal pilkada tersebut," katanya.
Menurut dia, meskipun kewenangan mengenai keikutsertaan warga Kolaka Timur pada pilkada nanti bukan domain KPU, namun saat ini pihaknya melakukan telaah, sambil menunggu pihak eksekutif untuk melakukan pertemuan dengan Mendagri.
"Telaah yang dilakukan oleh KPU akan dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Sultra untuk dipelajari karena dalam telaah itu mencakup berbagai aspek, baik aspek politik, daftar pemilih dan potensi pilkada itu sendiri," ujarnya.
Nasir juga menjelaskan, jika warga kolaka timur bisa ikut memilih pada pilkada Kolaka, maka konsekuensinya harus ada penambahan beban anggaran pemilihan calon bupati dan wakil bupati tersebut.
"Inilah yang menjadi masalah saat ini karena Pelaksana Bupati Kolaka bersama DPRD juga telah mengeluarkan rekomendasi mengenai penolakan warga Kolaka Timur untuk ikut memilih pada pilkada nanti," ujarnya.
Nasir juga tetap optimistis pelaksanaan pilkada Kolaka bisa terlaksana pada tahun ini karena masih ada waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.
"Kami optimistis pilkada Kolaka bisa dilaksanakan pada tahun ini karena persoalannya hanya menyangkut ketidakpastian warga Kolaka Timur untuk ikut memilih, dan pihak KPU Kolaka juga segera berkoordinasi dengan KPU Pusat dan Komisi II DPR RI terkait masalah ini," ujar Nasir.