Kendari, (Antara News) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, dr Nafsiah Mboi, membuka rapat koordinas pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di Kendari, Selasa.
Dalam sambutannya, Nafsiah mengatakan, ada lima indikator pembangunan kesehatan yang dinilai sulit yakni penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, penurunan total `fertility rate`.
"Kemudian peningkatan presentase penduduk dengan akses air minum yang berkualitas dan penurunan Annual Parasit Index untuk penyakit malaria. Kelima indikator itulah yang harus menjadi perhatian utama kita," katanya.
Menurutnya, 1 Januari 2014 mendatang, pihaknya akan memulai babak baru pembangunan kesehatan yaitu dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional.
"Saat ini, jaminan kesehatan di Indonesia dilaksanakan melalui Jamkesmas, Askes, Jaminan Kesehatan TNI/Polri, Jamsostek, Jamkesda dan jaminan kesehatan lainnya dan telah mencakup 68,82 persen," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menkes meminta seluruh jajaran Pemda Sultra dan kabupaten/kota bersama seluruh masyarakat termasuk swasta di Sultra untuk mendukung langkah-langkah persiapan bagi suksesnya pelaksanaan Jamkesnas di Sultra.
"Pada rakor Pembangunan Kesehatan di Sultra ini bersama para pejabat eselon I Kemenkes, saya akan memfokuskan perhatian untuk mendengarkan paparan kepala Dinkes tentang rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian MDG serta persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional sebagai tindak lanjut Rakerkesnas," katanya.
Gubernur Sultra, Nur Alam mengatakan, pembangunan pelayanan kesehatan dimasyarakat masih ada kesenjangan, sehingga itulah yang menjadi tantangan pemerintah daerah untuk menghilangkan kesenjangan itu.
"Dengan kemampuan yang kami miliki, akan berusaha mengurangi kesenjangan pelayanan itu termasuk penyelesaian berbagai fasilitas kesehatan di Sultra dan penyelesaian RUSP Bahteramas Sultra," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Amin Yonahis melaporkan, jumlah tenaga kesehatan di Sultra saat ini mencapai 6.890 orang rasio dokter spesialis menjadi 3,07 per 100.000 penduduk.
Peserta rakor tersebut terdiri Direktur RS Kabupaten/Kota se-Sultra, para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sultra, Para ketua komisi III DPRD kabupaten/kota se-Sultra, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sultra, Direktur BLUD RSU Bahteeramas Sultra, Kepala Bappeda Sultra, Forum Pimpinan Daerah Sultra, Ketua DPRD Sultra.
Dalam sambutannya, Nafsiah mengatakan, ada lima indikator pembangunan kesehatan yang dinilai sulit yakni penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, penurunan total `fertility rate`.
"Kemudian peningkatan presentase penduduk dengan akses air minum yang berkualitas dan penurunan Annual Parasit Index untuk penyakit malaria. Kelima indikator itulah yang harus menjadi perhatian utama kita," katanya.
Menurutnya, 1 Januari 2014 mendatang, pihaknya akan memulai babak baru pembangunan kesehatan yaitu dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional.
"Saat ini, jaminan kesehatan di Indonesia dilaksanakan melalui Jamkesmas, Askes, Jaminan Kesehatan TNI/Polri, Jamsostek, Jamkesda dan jaminan kesehatan lainnya dan telah mencakup 68,82 persen," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menkes meminta seluruh jajaran Pemda Sultra dan kabupaten/kota bersama seluruh masyarakat termasuk swasta di Sultra untuk mendukung langkah-langkah persiapan bagi suksesnya pelaksanaan Jamkesnas di Sultra.
"Pada rakor Pembangunan Kesehatan di Sultra ini bersama para pejabat eselon I Kemenkes, saya akan memfokuskan perhatian untuk mendengarkan paparan kepala Dinkes tentang rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian MDG serta persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional sebagai tindak lanjut Rakerkesnas," katanya.
Gubernur Sultra, Nur Alam mengatakan, pembangunan pelayanan kesehatan dimasyarakat masih ada kesenjangan, sehingga itulah yang menjadi tantangan pemerintah daerah untuk menghilangkan kesenjangan itu.
"Dengan kemampuan yang kami miliki, akan berusaha mengurangi kesenjangan pelayanan itu termasuk penyelesaian berbagai fasilitas kesehatan di Sultra dan penyelesaian RUSP Bahteramas Sultra," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Amin Yonahis melaporkan, jumlah tenaga kesehatan di Sultra saat ini mencapai 6.890 orang rasio dokter spesialis menjadi 3,07 per 100.000 penduduk.
Peserta rakor tersebut terdiri Direktur RS Kabupaten/Kota se-Sultra, para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sultra, Para ketua komisi III DPRD kabupaten/kota se-Sultra, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sultra, Direktur BLUD RSU Bahteeramas Sultra, Kepala Bappeda Sultra, Forum Pimpinan Daerah Sultra, Ketua DPRD Sultra.