Kendari (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam menegaskan, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menghadiri rapat penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra) SKPD periode tahun 2013-2018.
Rapat yang seharusnya digelar Jumat (18/1) terpaksa diundur pada Kamis (24/1) karena berdasarkan rekapitulasi absen rapat, ada 13 kepala SKPD tidak hadir karena lagi ada kegiatan rapat di luar daerah.
"Ini perintah, seluruh pimpinan SKPD harus menghadiri rapat penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD 2013-2018," kata Nur Alam di Kendari, Jumat.
Nur Alam juga menegaskan kepada jajaran kepala SKPD agar saat rapat yang akan datang, pimpinan SKPD tidak boleh diwakilkan dan masing-masing SKPD wajib memaparkan Renstranya.
Kepala SKPD kata gubernur, juga diharapkan memahami RPJMD dan sekaligus menjadi fit and proper test para kepala SKPD, karena saat pemaparan Renstra nanti Gubernur akan memberikan penilaian langsung kepada para kepala SKPD.
"Jika kepala SKPD tidak mampu memaparkan Renstra SKPD, saya akan meminta pejabat eselon III untuk menggantikan kepala SKPD memaparkan Renstra, dan para pejabat eselon III siap-siap menggantikan pimpinannya yang tidak mampu," katanya.
Gubernur menguraikan, agenda utama kebijakan dan program pokok Provinsi Sultra yakni, pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
"Kedua, revitalisasi pemerintahan daerah dengan kualitas sumber daya aparat, peningkatan pelayanan prima. Ketiga, membangun ekonomi dengan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengembangan ekonomi rakyat dan investasi," katanya
Sedangkan agenda keempat katanya, memantapkan pembangunan budaya daerah melalui pengembangan kerajinan rakyat, Halo Sultra dan pengembangan situs budaya daerah dan tujuan wisata, dan agenda kelima adalah pembangunan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur dasar yakni infrastruktur wilayah terpadu dan infrastruktur kawasan strategis.
Terkait rapat yang akan kembali digelar (24/1) mendatang, seluruh SKPD diberikan kesempatan mempersiapkan Renstra yang akan dipresentasikan nantikan.
Selain itu, Gubernur menegaskan ingin menciptakan sejarah dengan sekuat tenaga untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sultra melalui upaya-upaya nyata dan pragmatis dengan mendorong berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat melalui kebijakan anggaran dan investasi. (Ant).
Rapat yang seharusnya digelar Jumat (18/1) terpaksa diundur pada Kamis (24/1) karena berdasarkan rekapitulasi absen rapat, ada 13 kepala SKPD tidak hadir karena lagi ada kegiatan rapat di luar daerah.
"Ini perintah, seluruh pimpinan SKPD harus menghadiri rapat penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD 2013-2018," kata Nur Alam di Kendari, Jumat.
Nur Alam juga menegaskan kepada jajaran kepala SKPD agar saat rapat yang akan datang, pimpinan SKPD tidak boleh diwakilkan dan masing-masing SKPD wajib memaparkan Renstranya.
Kepala SKPD kata gubernur, juga diharapkan memahami RPJMD dan sekaligus menjadi fit and proper test para kepala SKPD, karena saat pemaparan Renstra nanti Gubernur akan memberikan penilaian langsung kepada para kepala SKPD.
"Jika kepala SKPD tidak mampu memaparkan Renstra SKPD, saya akan meminta pejabat eselon III untuk menggantikan kepala SKPD memaparkan Renstra, dan para pejabat eselon III siap-siap menggantikan pimpinannya yang tidak mampu," katanya.
Gubernur menguraikan, agenda utama kebijakan dan program pokok Provinsi Sultra yakni, pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
"Kedua, revitalisasi pemerintahan daerah dengan kualitas sumber daya aparat, peningkatan pelayanan prima. Ketiga, membangun ekonomi dengan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengembangan ekonomi rakyat dan investasi," katanya
Sedangkan agenda keempat katanya, memantapkan pembangunan budaya daerah melalui pengembangan kerajinan rakyat, Halo Sultra dan pengembangan situs budaya daerah dan tujuan wisata, dan agenda kelima adalah pembangunan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur dasar yakni infrastruktur wilayah terpadu dan infrastruktur kawasan strategis.
Terkait rapat yang akan kembali digelar (24/1) mendatang, seluruh SKPD diberikan kesempatan mempersiapkan Renstra yang akan dipresentasikan nantikan.
Selain itu, Gubernur menegaskan ingin menciptakan sejarah dengan sekuat tenaga untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sultra melalui upaya-upaya nyata dan pragmatis dengan mendorong berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat melalui kebijakan anggaran dan investasi. (Ant).