Kendari (ANTARA News) - Sukses penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah, jangan hanya dilihat dari banyaknya pembangunan fisik, melainkan harus lihat dari kemudahan mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
"Kalau otonomi hanya diukur dari keberhasilan kepala daerah membangun gedung, berbagai infrastruktur dan meningkatkan pendapatan asli daerah, otonomi daerah yang dijalankan saat ini boleh dibilang gagal," kata Bupati Wakatobi saat menyampaikan ceramah pada Milad ke-46 HMI di Kendari, Minggu malam.
Namun jika dilihat dari aspek kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar seperti pelayan kesehatan dan pendidikan, kata dia pemerintahan otonomi daerah telah mencampai sukses besar.
Hugua lalu memberi contoh Kabupaten Wakatobi yang mekar menjadi kabupaten otonom baru, pisah dari kabupaten Buton tahun 2004 lalu.
Saat masih menjadi bagian dari kabupaten Buton jelas Hugua, masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan laut Banda itu, sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar.
Untuk sekolah di sekolah dasar (SD) saja lanjutnya, anak-anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer, bahkan harus menyeberangi lautan.
Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SLTP, seorang anak tamatan SD harus berpisah dengan orangtuanya, karena harus sekolah di Baubau, ibu kota Kabupaten Buton.
Bayangkan, ujarnya, seorang anak baru tamat SD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sudah harus berpisah dengan orangtuanya, tinggal sendiri di Baubau dengan kondisi yang amat sangat memprihatinkan," katanya.
Selain itu, orang tua juga harus terbebani biaya pendidikan yang amat sangat berat untuk ukuran orang kampung.
"Dengan otonomi daerah, fasilitas pendidikan lengkap dengan tenaga pengajarnya, sudah tersedia di kampung-kampung mereka. Selain itu, untuk sekolah tidak dipungut biaya apa pun," katanya.
Nah, kemudahan masyarakat memperoleh penyanan kebutuhan dasar ini ujarnya, tidak bisa diukur dengan materi atau deretan angka-angka nilai pendapatan asli daerah.
Demikian pula dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat Wakatobi yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, harus diseberangkan di Baubau, karena pelayanan kesehatan yang sedikit memadai, hanya ada di ibu kota kabupaten.
Tidak jarang ujar Hugua, masyarakat harus meregang nyawa di tengah laut saat dalam perjalanan menuju Baubau.
Bahkan mayoritas warga yang menderita penyakit, termasuk ibu-ibu melahirkan harus meninggal dunia tanpa lebih dahulu mendapatkan pelayanan kesehatan dari petugas medis karena tidak memiliki uang yang cukup untuk berangkat ke Baubau.
"Sekarang, tidak ada lagi warga yang sakit maupun ibu hamil yang tidak terjangkau oleh petugas medis. Pelayanan kesehatan, sudah tersedia di desa-desa dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak dipungut biaya apa pun," katanya.(Ant).
"Kalau otonomi hanya diukur dari keberhasilan kepala daerah membangun gedung, berbagai infrastruktur dan meningkatkan pendapatan asli daerah, otonomi daerah yang dijalankan saat ini boleh dibilang gagal," kata Bupati Wakatobi saat menyampaikan ceramah pada Milad ke-46 HMI di Kendari, Minggu malam.
Namun jika dilihat dari aspek kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar seperti pelayan kesehatan dan pendidikan, kata dia pemerintahan otonomi daerah telah mencampai sukses besar.
Hugua lalu memberi contoh Kabupaten Wakatobi yang mekar menjadi kabupaten otonom baru, pisah dari kabupaten Buton tahun 2004 lalu.
Saat masih menjadi bagian dari kabupaten Buton jelas Hugua, masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan laut Banda itu, sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar.
Untuk sekolah di sekolah dasar (SD) saja lanjutnya, anak-anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer, bahkan harus menyeberangi lautan.
Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SLTP, seorang anak tamatan SD harus berpisah dengan orangtuanya, karena harus sekolah di Baubau, ibu kota Kabupaten Buton.
Bayangkan, ujarnya, seorang anak baru tamat SD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sudah harus berpisah dengan orangtuanya, tinggal sendiri di Baubau dengan kondisi yang amat sangat memprihatinkan," katanya.
Selain itu, orang tua juga harus terbebani biaya pendidikan yang amat sangat berat untuk ukuran orang kampung.
"Dengan otonomi daerah, fasilitas pendidikan lengkap dengan tenaga pengajarnya, sudah tersedia di kampung-kampung mereka. Selain itu, untuk sekolah tidak dipungut biaya apa pun," katanya.
Nah, kemudahan masyarakat memperoleh penyanan kebutuhan dasar ini ujarnya, tidak bisa diukur dengan materi atau deretan angka-angka nilai pendapatan asli daerah.
Demikian pula dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat Wakatobi yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, harus diseberangkan di Baubau, karena pelayanan kesehatan yang sedikit memadai, hanya ada di ibu kota kabupaten.
Tidak jarang ujar Hugua, masyarakat harus meregang nyawa di tengah laut saat dalam perjalanan menuju Baubau.
Bahkan mayoritas warga yang menderita penyakit, termasuk ibu-ibu melahirkan harus meninggal dunia tanpa lebih dahulu mendapatkan pelayanan kesehatan dari petugas medis karena tidak memiliki uang yang cukup untuk berangkat ke Baubau.
"Sekarang, tidak ada lagi warga yang sakit maupun ibu hamil yang tidak terjangkau oleh petugas medis. Pelayanan kesehatan, sudah tersedia di desa-desa dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak dipungut biaya apa pun," katanya.(Ant).