Ambon (ANTARA News) - Badan kepegawaian Nasional (BKN) akan mencetak lagi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Maluku pada 2012.
Kepala Badan Kepegawaian Pemprov Maluku, Iwan Risakotta, di Ambon, Kamis, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi BKN untuk memproses KPE para PNS di daerah ini, karena Juni 2011 baru dicetak 1.200 lembar.
"Kami telah berkoordinasi dengan BKN menindaklanjuti pengajuan pencetakan KPE para PNS di Maluku, menyusul pencanangan di Ambon pada 7 Juni 2011," ujarnya.
PNS di jajaran Pemprov Maluku serta sembilan kabupaten dan dua kota saat ini sebanyak 58.414 orang.
Iwan mengemukakan BKN sejak 2008 - 2010 telah mencetak 1.910.000 KPE yang tersebar di sejumlah instansi pusat dan daerah dengan dana dari APBN.
PNS secara nasional pada posisi 31 Desember 2010 sebanyak 4.598.100 orang sehingga sisa 2.688.100 belum kebagian fasilitas tersebut.
BKN memprogramkan pada 2014 semua PNS di tanah air telah memiliki KPE sehingga memudahkan pelayanan di bank untuk pengurusan gaji.
"Di Maluku gaji para PNS ditangani PT Bank Maluku yang juga siap memproses KPE menjadi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)," kata Iwan.
Dirut PT Bank Maluku, Dirk Soplanit, pihaknya setelah menerima 1.200 KPE yang dicetak PT Sucofindo pada 2011 telah memprosesnya menjadi kartu ATM guna membayar gaji PNS di jajaran Pemprov Maluku.
Peluncuran perdana KPE telah dilakukan di Ambon pada 7 Juni 2011. KPE merupakan pengganti Kartu Pegawai (Karpeg) yang multi fungsi dilengkapi chip sehingga menyimpan data PNS.
Dirk mengemukakan, mekanismenya bendaharawan Pemprov Maluku melaporkan nilai gaji PNS ke PT Bank Maluku, selanjutnya ditransfer ke ATM sehingga pegawai pada tanggal 1 setiap bulan berjalan bisa menarik gajinya.
KPE telah didisain dengan dilengkapi magnetik stripe yang dapat digunakan sebagai kartu ATM sehingga tanggal 1 Januari PNS bisa menarik gajinya pada pagi - siang atau malam hari sesuai keinginan.
Dia mengatakan, tidak masalah soal KPE dijadkan kartu ATM karena setiap PNS memiliki rekening di PT Bank Maluku.
"Pembayaran gaji PNS di jajaran Pemprov Maluku melalui PT Bank Maluku sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat sehingga pengalihan pembayaran gaji oleh bendaharawan ke kartu ATM bukan masalah," kata Dirk Soplanit. (Ant)
Kepala Badan Kepegawaian Pemprov Maluku, Iwan Risakotta, di Ambon, Kamis, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi BKN untuk memproses KPE para PNS di daerah ini, karena Juni 2011 baru dicetak 1.200 lembar.
"Kami telah berkoordinasi dengan BKN menindaklanjuti pengajuan pencetakan KPE para PNS di Maluku, menyusul pencanangan di Ambon pada 7 Juni 2011," ujarnya.
PNS di jajaran Pemprov Maluku serta sembilan kabupaten dan dua kota saat ini sebanyak 58.414 orang.
Iwan mengemukakan BKN sejak 2008 - 2010 telah mencetak 1.910.000 KPE yang tersebar di sejumlah instansi pusat dan daerah dengan dana dari APBN.
PNS secara nasional pada posisi 31 Desember 2010 sebanyak 4.598.100 orang sehingga sisa 2.688.100 belum kebagian fasilitas tersebut.
BKN memprogramkan pada 2014 semua PNS di tanah air telah memiliki KPE sehingga memudahkan pelayanan di bank untuk pengurusan gaji.
"Di Maluku gaji para PNS ditangani PT Bank Maluku yang juga siap memproses KPE menjadi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)," kata Iwan.
Dirut PT Bank Maluku, Dirk Soplanit, pihaknya setelah menerima 1.200 KPE yang dicetak PT Sucofindo pada 2011 telah memprosesnya menjadi kartu ATM guna membayar gaji PNS di jajaran Pemprov Maluku.
Peluncuran perdana KPE telah dilakukan di Ambon pada 7 Juni 2011. KPE merupakan pengganti Kartu Pegawai (Karpeg) yang multi fungsi dilengkapi chip sehingga menyimpan data PNS.
Dirk mengemukakan, mekanismenya bendaharawan Pemprov Maluku melaporkan nilai gaji PNS ke PT Bank Maluku, selanjutnya ditransfer ke ATM sehingga pegawai pada tanggal 1 setiap bulan berjalan bisa menarik gajinya.
KPE telah didisain dengan dilengkapi magnetik stripe yang dapat digunakan sebagai kartu ATM sehingga tanggal 1 Januari PNS bisa menarik gajinya pada pagi - siang atau malam hari sesuai keinginan.
Dia mengatakan, tidak masalah soal KPE dijadkan kartu ATM karena setiap PNS memiliki rekening di PT Bank Maluku.
"Pembayaran gaji PNS di jajaran Pemprov Maluku melalui PT Bank Maluku sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat sehingga pengalihan pembayaran gaji oleh bendaharawan ke kartu ATM bukan masalah," kata Dirk Soplanit. (Ant)