Kendari (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengatakan, program Pembangunan Terpadu (Pandu) Gerakan Membangun (Gerbang) Kampung digulirkan Pemerintah Pusat sebagai upaya mengurangi penduduk urban kota.
"Saat ini, masih terdapat sebanyak 62.000 desa di seluruh Tanah Air yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat, sebanyak 32.000 di antaranya masih termasuk kategori desa tertinggal dan miskin," katanya saat mencanangkan program Pandu Gerbang Kampung tersebut di Desa Abel Sawah, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sabtu.
Oleh karena itu, kata Agung, tidak mengherankan jika sebagian besar warga dari desa-desa tertinggal tersebut masuk ke kota mencari pekerjaan.
Akibatnya, kata dia, kepadatan penduduk di sejumlah kota di Indonesia yang memunculkan berbagai masalah sosial, semakin sulit dikendalikan.
"Kalau kita bisa menciptakan kesejahteraan di kampung-kampung dengan cara membangun kampung dengan berbagi infrastruktur dan lapangan kerja, masyarakat desa tidak mungkin lagi datang ke kota hanya untuk mencari pekerjaan yang belum tentu bisa menjanjikan kesejahteraan," katanya.
Oleh karena itu kata dia, dalam waktu tiga tahun ke depan Pemeirntah Pusat akan berkonsentrasi menangani berbagai infrastruktur di desa-desa tertinggal, termasuk memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat desa benar-benar menjadi kenyataan.
"Kita harapkan, dalam waktu tiga tahun ke depan, seluruh desa tertinggal sudah bisa ditangani dengan baik dan kesejahteraan warganya sudah bisa membaik, sehingga tidak lagi berlomba-lomba datang mencari pekerjaan di kota," katanya.
Menurut Menkokesra, dalam melaksanakan program Pandu Gerbang Kampung itu, Pemerintah Pusat melibatkan sejumlah Kementerian yang dikoordinir langsung oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat.
"Kementerian yang terlibat dalam Pandu Gerbang Kampung ini antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM dan lain-lain," katanya.
Tentu ujarnya, masing-masing Kementerian tersebut akan mengambil bagian dalam membangun kampung tersebut sesuai dengan bidangnya.
"Kementerian Kesehatan akan menangani infrastruktur kesehatan, Kementerian Pendidikan akan mengurus infrastruktur pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum akan menyelesaikan infrastruktur jalan dan sebagainya dan sebagainya," katanya. (Ant).
"Saat ini, masih terdapat sebanyak 62.000 desa di seluruh Tanah Air yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat, sebanyak 32.000 di antaranya masih termasuk kategori desa tertinggal dan miskin," katanya saat mencanangkan program Pandu Gerbang Kampung tersebut di Desa Abel Sawah, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sabtu.
Oleh karena itu, kata Agung, tidak mengherankan jika sebagian besar warga dari desa-desa tertinggal tersebut masuk ke kota mencari pekerjaan.
Akibatnya, kata dia, kepadatan penduduk di sejumlah kota di Indonesia yang memunculkan berbagai masalah sosial, semakin sulit dikendalikan.
"Kalau kita bisa menciptakan kesejahteraan di kampung-kampung dengan cara membangun kampung dengan berbagi infrastruktur dan lapangan kerja, masyarakat desa tidak mungkin lagi datang ke kota hanya untuk mencari pekerjaan yang belum tentu bisa menjanjikan kesejahteraan," katanya.
Oleh karena itu kata dia, dalam waktu tiga tahun ke depan Pemeirntah Pusat akan berkonsentrasi menangani berbagai infrastruktur di desa-desa tertinggal, termasuk memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat desa benar-benar menjadi kenyataan.
"Kita harapkan, dalam waktu tiga tahun ke depan, seluruh desa tertinggal sudah bisa ditangani dengan baik dan kesejahteraan warganya sudah bisa membaik, sehingga tidak lagi berlomba-lomba datang mencari pekerjaan di kota," katanya.
Menurut Menkokesra, dalam melaksanakan program Pandu Gerbang Kampung itu, Pemerintah Pusat melibatkan sejumlah Kementerian yang dikoordinir langsung oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat.
"Kementerian yang terlibat dalam Pandu Gerbang Kampung ini antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM dan lain-lain," katanya.
Tentu ujarnya, masing-masing Kementerian tersebut akan mengambil bagian dalam membangun kampung tersebut sesuai dengan bidangnya.
"Kementerian Kesehatan akan menangani infrastruktur kesehatan, Kementerian Pendidikan akan mengurus infrastruktur pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum akan menyelesaikan infrastruktur jalan dan sebagainya dan sebagainya," katanya. (Ant).