Gorontalo (ANTARA News) Sosiolog dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Funco Tanipu, menilai strukttur yang membolehkan jalan kekerasan dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia, akhirnya malah menjadi teror publik yang dirasakan rakyat.
Hal itu dikemukakannya, terkait dengan rentetan kekerasan dan pelanggaran HAM di beragai penjuru tanah air, belakangan yang terheboh kasus pembantaian masyarakat di Mesuji, Lampung.
Kasus ini menunjukkan bahwa aparat secara terang-terangan sudah keluar dari jalur untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara,? kata dia, Jumat.
Menurutnya, aparat tidak lagi hadir sebagai pelindung tapi menjadi penyebar terror ketakutan terhadap masyarakat.
Dalam hal ini, lanjutnya, Polri harus berbenah diri, Kapolri mesti mengevaluasi secara terstruktur mengenai kultur institusi yang ia pimpin.
Dia mengatakan, pembenahan harus mulai dari rekrutmen, pendidikan, penjenjangan karir, hingga kesejahteraan bagi aparatnya.
Yang paling penting adalah membenahi struktur yang telah mengakar di tubuh Polri yakni sistem yang permisif terhadap penggunaan kekerasan, permisif terhadap pelanggaran HAM juga yang agak permisif terhadap perilaku korup.
Kultur tersebut, menurut dia telah memberi peluang bagi anggota Polri untuk terbiasa (habitus) mempraktekkan jalan kekerasan dengan dalih keamanan. (Ant)
Hal itu dikemukakannya, terkait dengan rentetan kekerasan dan pelanggaran HAM di beragai penjuru tanah air, belakangan yang terheboh kasus pembantaian masyarakat di Mesuji, Lampung.
Kasus ini menunjukkan bahwa aparat secara terang-terangan sudah keluar dari jalur untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara,? kata dia, Jumat.
Menurutnya, aparat tidak lagi hadir sebagai pelindung tapi menjadi penyebar terror ketakutan terhadap masyarakat.
Dalam hal ini, lanjutnya, Polri harus berbenah diri, Kapolri mesti mengevaluasi secara terstruktur mengenai kultur institusi yang ia pimpin.
Dia mengatakan, pembenahan harus mulai dari rekrutmen, pendidikan, penjenjangan karir, hingga kesejahteraan bagi aparatnya.
Yang paling penting adalah membenahi struktur yang telah mengakar di tubuh Polri yakni sistem yang permisif terhadap penggunaan kekerasan, permisif terhadap pelanggaran HAM juga yang agak permisif terhadap perilaku korup.
Kultur tersebut, menurut dia telah memberi peluang bagi anggota Polri untuk terbiasa (habitus) mempraktekkan jalan kekerasan dengan dalih keamanan. (Ant)