Kendari (ANTARA News) - Wali Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun diminta mendirikan pos keamanan lingkungan (Kamling) di sekitar kampus Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari guna mencegah timbulnya tindak kekerasan yang terus berulang di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Sultra Ryha Madi di Kendari, Selasa, mengemukakan, penempatan pos kamling di sekitar kampus harus melibatkan masyarakat sekitar sehingga warga bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan di lingkungan sekitar kampus.
Di setiap lorong masuk tempat-tempat kos atau asrama mahasiswa, dibangun satu unit Pos Kamling yang anggota-anggotanya melibatkan warga di setiap lorong.
"Anggota setiap pos kamling bertugas melakukan ronda setiap malam secara bergantian. Dengan begitu, oknum-oknum dari luar kawasan kampus akan lebih dideteksi jika masuk ke wilayah sekitar kampus melakukan tindakan yang bisa mengganggu keamanan," katanya.
Selain itu, di setiap mulut lorong menuju rumah-rumah kos mahasiswa perlu dipasang portal yang ditutup pada jam tertentu.
"Kalau ronda malam dan pemasangan portal itu diaktifkan, kita yakin bisa mencegah tindak kekerasan di sekitar kampus yang sudah berulang kali terjadi dan selalu merenggut korban jiwa itu," katanya.
Sejak kasus pertama terjadi tahun lalu dan dibahas dalam pertemuan khusus dengan pihak kampus, Muspida dan tokoh-tokoh masyarakat serta pemuka agama, katanya, ia sebagai anggota DPRD Sultra sudah menyarankan hal tersebut kepada Wali Kota Kendari dan disepakati menjadi salah satu butir dalam pertemuan tersebut.
Namun, wali kota tidak melaksanakan satu pun dari butir-butir kesepakatan yang dibuat ketika itu.
"Selain mengaktifkan siskamling dan pembuatan portal di setiap lorong masuk rumah-rumah kos mahasiswa, saat itu juga disepakati akan dipasang lampu-lampu penerang di setiap lorong. Namun kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan Pemerintah Kota sebagai penanggung jawab wilayah," katanya.
Peristiwa tindak kekerasan yang menyebabkan tewasnya dua mahasiswa Unhalu Kendari pada Kamis (8/9) malam, terjadi hanya beberapa jam setelah pembacaan Deklarasi Perdamaian di dalam kampus tersebut oleh Perwakilan UNESCO bersama sejumlah suku di Indonesia.
Menyikapi peristiwa berdarah tersebut beberapa kelompok mahasiswa, Senin menggelar unjuk rasa damai di beberapa tempat, antara lain di gedung DPRD Sultra.
Saat para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa, di dalam gedung DPRD Sultra, sedang berlangsung rapat tertutup yang dipimpin Gubernur Sultra H Nur Alam yang antara lain membahas masalah tindak kekerasan di sekitar kampus Unhalu.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata, unsur pimpinan DPRD Sultra, pihak Kepolisian Daerah Sultra, Polres Kendari, Korem 143/Haluoleo Kendari, Wakil Wali Kota Kendari dan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama. (Ant).
Anggota DPRD Sultra Ryha Madi di Kendari, Selasa, mengemukakan, penempatan pos kamling di sekitar kampus harus melibatkan masyarakat sekitar sehingga warga bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan di lingkungan sekitar kampus.
Di setiap lorong masuk tempat-tempat kos atau asrama mahasiswa, dibangun satu unit Pos Kamling yang anggota-anggotanya melibatkan warga di setiap lorong.
"Anggota setiap pos kamling bertugas melakukan ronda setiap malam secara bergantian. Dengan begitu, oknum-oknum dari luar kawasan kampus akan lebih dideteksi jika masuk ke wilayah sekitar kampus melakukan tindakan yang bisa mengganggu keamanan," katanya.
Selain itu, di setiap mulut lorong menuju rumah-rumah kos mahasiswa perlu dipasang portal yang ditutup pada jam tertentu.
"Kalau ronda malam dan pemasangan portal itu diaktifkan, kita yakin bisa mencegah tindak kekerasan di sekitar kampus yang sudah berulang kali terjadi dan selalu merenggut korban jiwa itu," katanya.
Sejak kasus pertama terjadi tahun lalu dan dibahas dalam pertemuan khusus dengan pihak kampus, Muspida dan tokoh-tokoh masyarakat serta pemuka agama, katanya, ia sebagai anggota DPRD Sultra sudah menyarankan hal tersebut kepada Wali Kota Kendari dan disepakati menjadi salah satu butir dalam pertemuan tersebut.
Namun, wali kota tidak melaksanakan satu pun dari butir-butir kesepakatan yang dibuat ketika itu.
"Selain mengaktifkan siskamling dan pembuatan portal di setiap lorong masuk rumah-rumah kos mahasiswa, saat itu juga disepakati akan dipasang lampu-lampu penerang di setiap lorong. Namun kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan Pemerintah Kota sebagai penanggung jawab wilayah," katanya.
Peristiwa tindak kekerasan yang menyebabkan tewasnya dua mahasiswa Unhalu Kendari pada Kamis (8/9) malam, terjadi hanya beberapa jam setelah pembacaan Deklarasi Perdamaian di dalam kampus tersebut oleh Perwakilan UNESCO bersama sejumlah suku di Indonesia.
Menyikapi peristiwa berdarah tersebut beberapa kelompok mahasiswa, Senin menggelar unjuk rasa damai di beberapa tempat, antara lain di gedung DPRD Sultra.
Saat para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa, di dalam gedung DPRD Sultra, sedang berlangsung rapat tertutup yang dipimpin Gubernur Sultra H Nur Alam yang antara lain membahas masalah tindak kekerasan di sekitar kampus Unhalu.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata, unsur pimpinan DPRD Sultra, pihak Kepolisian Daerah Sultra, Polres Kendari, Korem 143/Haluoleo Kendari, Wakil Wali Kota Kendari dan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama. (Ant).