Kendari (ANTRA News) - Pasangan H. Tafdil dan Hj. Masyhura Illadamay, resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2011-2016.

Pelantikan bupati dan wakil bupati Bombana dilakukan oleh Gubernur Sultra, Nur Alam berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI nomor: 131.74-544 dan nomor: 132.74-545 tanggal 13 Juli 2011, pada sidang paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Andhy Ardian di Gedung DPRD Provinsi Sultra, Kamis.

Suasana pelantikan bupati dan wakil bupati Bombana di Gedung DPRD Provinsi Sultra itu, dihadiri para  pejabat sipil/TNI/Polri di Kabupaten Bombana, termasuk 138 kepala desa/lurah dan 22 camat serta ratusan undangan yang memenuhi gedung dan halaman DPRD Sultra.

Gubernur Sultra, Nur Alam mengharapkan kepada bupati dan wakil bupati yang dilantik tersebut agar memprioritaskan tata kelola keuangan yang baik.

"Saya yakin, dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan, akan melahirkan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa dan penuh tanggung jawab," katanya.

Menurut Nur Alam, Bombana memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah terutama pada sektor pertambangan, pertanian, perkebunan dan hasil laut.

Oleh karena itu, kata gubernur, untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyatnya membutuhkan pemimpin yang mempunyai integritas dan loyalitas yang baik dan terpercaya.

"Kami yakni dengan kepemimpinan H Tafdil dan Hj Masyhura Illadamay lima tahun mendatang, Bombana bisa cepat mengejar ketertinggalannya dan bersaing lebih sehat dengan kabupaten pemekaran lain di Tanah Air," katanya.

Pasangan H. Tafdil- Hj Masyhura yang diusung dari Partai Amanat Nasional (PAN) bersama partai koalisi pendukung lainnya, memenangkan hasil pilkada Bombana 8 Mei 2010, dengan mengalahkan pesaing beratnya Subhan Tambera/Abdul Azis Baking yang diusung dari Partai Golkar.

Suasana pelantikan bupati dan wakil bupati Bombana hari ini tampak diwarnai aksi demonstrasi oleh sekelompok mahasiwa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Bombana IMPIB),  di luar lokasi Gedung DPRD Sultra.

Tuntutan para mahasiswa itu meminta kepada bupati dan wakil bupati yang dilantik tersebut untuk mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, di samping itu mengharapkan agar penempatan pejabat daerah secara proporsional dan profesional.

Para mahasiswa itu berusaha untuk menemui dan bertatap muka secara langsung dengan bupati dan wakil bupati, namun tidak diizinkan petugas dari aparat Polresta Kendari, sehingga mereka hanya menyampaikan orasi sekitar 100 meter dari Gedung DPRD Sultra. (Ant).

Pewarta : Azis Senong
Editor : Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024