Kendari (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tenggara menyatakan, pengangguran yang berada di daerah ini mencapai 60 ribu orang .
Kepala Disnaketrans Sultra, Ilham latif, di Kendari, Jumat, mengatakan, jumlah pengangguran tersebut tersebar di 10 kabupaten dan dua kota di daerah ini dan mereka benar-benar tidak memiliki pekerjaan.
"Berdasarkan jenjang pendidikan, yang paling banyak penyumbang pengangguran di daerah ini adalah sarjana serta lulusan SMA," katanya.
Ia mengatakan, tahun lalu pemerintah masih bisa mengakomodir pengangguran di daerah ini dengan menjadikannya sebagai tenaga kerja di luar negeri.
Tetapi untuk saat ini, pemerintah tidak bisa lagi melakukan hal seperti itu karena pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dihentikan sejak 1 Agustus 2011.
"Kegiatan yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran di daerah ini yakni melakukan kegiatan padat karya serta kegiatan yang ada di pedesaan dengan melibatkan pengangguran tersebut," katanya.
Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengagguran tersebut adalah dengan menya;urkan mereka ke setiap perusahaan agar bisa bekerja.
"Untuk mendukung rencana tersebut, kita juga melakukan sosialisasi ke perusahaan di daerah ini," katanya.
Ia mejelaskan, permasalahan klasik di daerah ini, karena sebahagian lulusan sekolah atau perguruan tinggi itu masih berorientasi menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS).
"Sehingga banyak yang tidak bekerja selain menjadi PNS, akhirnya itulah yang menjadi penyumbang pengangguran," katanya.
Kata dia, selain melakukan sosialisasi di perusahaan-perusahaan, pihaknya juga melakukan pembinaan pengangguran di setiap kabupaten/kota agar mereka memiliki keterampilan sehingga bisa memproduksi sesuatu yang benilai ekonomis. (Ant).
Kepala Disnaketrans Sultra, Ilham latif, di Kendari, Jumat, mengatakan, jumlah pengangguran tersebut tersebar di 10 kabupaten dan dua kota di daerah ini dan mereka benar-benar tidak memiliki pekerjaan.
"Berdasarkan jenjang pendidikan, yang paling banyak penyumbang pengangguran di daerah ini adalah sarjana serta lulusan SMA," katanya.
Ia mengatakan, tahun lalu pemerintah masih bisa mengakomodir pengangguran di daerah ini dengan menjadikannya sebagai tenaga kerja di luar negeri.
Tetapi untuk saat ini, pemerintah tidak bisa lagi melakukan hal seperti itu karena pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dihentikan sejak 1 Agustus 2011.
"Kegiatan yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran di daerah ini yakni melakukan kegiatan padat karya serta kegiatan yang ada di pedesaan dengan melibatkan pengangguran tersebut," katanya.
Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengagguran tersebut adalah dengan menya;urkan mereka ke setiap perusahaan agar bisa bekerja.
"Untuk mendukung rencana tersebut, kita juga melakukan sosialisasi ke perusahaan di daerah ini," katanya.
Ia mejelaskan, permasalahan klasik di daerah ini, karena sebahagian lulusan sekolah atau perguruan tinggi itu masih berorientasi menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS).
"Sehingga banyak yang tidak bekerja selain menjadi PNS, akhirnya itulah yang menjadi penyumbang pengangguran," katanya.
Kata dia, selain melakukan sosialisasi di perusahaan-perusahaan, pihaknya juga melakukan pembinaan pengangguran di setiap kabupaten/kota agar mereka memiliki keterampilan sehingga bisa memproduksi sesuatu yang benilai ekonomis. (Ant).