#RUU KUHAP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset masih berlangsung, menyusul informasi di media sosial yang menyebut parlemen menolak pengesahan ...

Pemerintah bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata akan diajukan atas inisiatif dari DPR. "Disepakati bahwa undang-undang ...

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah selesai mengkaji Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). ...

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengungkapkan sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak sinkron dengan UU KPK ...

Selama 44 tahun, sistem hukum di Indonesia menggunakan produk hukum peninggalan kolonial melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang dikenal dengan Kitab ...

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakanrevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan upaya untuk memperbarui sistem peradilan pidana Indonesia agar lebih selaras dengan prinsip ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sudah hampir rampung ...

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui tiga rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang pada Masa Persidangan II Tahun Sidang ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej menekankan bahwa revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus tetap mempertahankan pemisahan tugas antara polisi, jaksa, dan hakim. ...