Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi upaya pemerintah dan DPR RI untuk meminimalkan tindak pidana korupsi, terorisme, judi daring, serta ...
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah ...
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset ...
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pengaturan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undangtentang Perampasan Aset menjawab kekhawatiran ...
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bisa tuntas lebih cepat dari target. Semula, DPR ...
Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan badan pengawas untuk mencegah ...
Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath menegaskan pemulihan kerugian korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang ...
Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi Pimpinan DPR RI yang sudah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu, ...
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Khozin menjelaskan nasib hak menyatakan pendapat (HMP) yang telah diajukan 120 legislator jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar telah ...