BPJS Kesehatan dan Pemprov bersinergi perkuat layanan JKN di Sulawesi Tenggara

Selasa, 12 Mei 2026 17:06 WIB

Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan Asraf Mursalina bersama saat berdiskusi dengan Pemprov Sulawesi Tenggara, Senin (11/5/2026). ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

Kendari (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin sinergi strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) guna memperkuat layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Bumi Anoa.

Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan Asraf Mursalina saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sultra yang berhasil mendorong tingkat keaktifan peserta JKN hingga mencapai angka 86 persen. Capaian ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 83 persen.

"Capaian kepesertaan di Sulawesi Tenggara ini luar biasa karena melampaui target nasional lebih awal. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang sangat baik dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat," kata Asraf Mursalina saat mengunjungi Kantor Gubernur Sultra.

Menurut dia, selain fokus pada kepesertaan, BPJS Kesehatan juga memberikan atensi khusus terhadap pertumbuhan penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, dan kanker yang menyerap 13 persen dari total biaya pelayanan kesehatan Sultra sebesar Rp1,23 triliun pada 2025.

"Edukasi pola hidup sehat kini digencarkan bersama Dinas Kesehatan untuk mencegah munculnya penyakit kronis pada usia remaja," ujarnya.

Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan Asraf Mursalina (tengah) saat diwawancarai di Kendari, Sulawesi Tenggara. ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

Dalam kesempatan itu, BPJS Kesehatan menunjukkan komitmen sosialnya dengan menyerahkan bantuan berupa paket sembako senilai Rp10 juta melalui program Organizational Social Responsibility (OSR) untuk warga terdampak bencana di Sultra.

"Aksi kemanusiaan ini menjadi bukti nyata hubungan timbal balik yang kuat antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan sosial," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah mengungkapkan bahwa Pemprov terus melakukan langkah intervensi guna menjamin akses kesehatan bagi warga kurang mampu. Pemerintah daerah menyiapkan mekanisme khusus untuk mengatasi kendala tunggakan bagi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kami melakukan konsolidasi data dan melakukan upaya intervensi fiskal melalui penyesuaian subsidi provinsi. Daerah dengan kemampuan fiskal kuat didorong untuk membantu kabupaten atau kota yang kapasitas fiskalnya masih terbatas agar layanan JKN tetap berjalan optimal," kata Fadlansyah.

Melalui penguatan sinergi ini BPJS Kesehatan dan Pemprov Sultra optimistis layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat di Bumi Anoa.