Presiden Jokowi sebut pemberian bansos agar warga tidak mudik

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa berbagai bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah bagi warga di Jabodetabek agar tidak terjadi arus mudik Lebaran 2020 demi mencegah penyebaran COVID-19.

"Bansos khusus Jabodetabek ini agar warga tidak mudik, tapi sekali lagi nanti akan ada evaluasi dan kemungkinan juga bisa kita memutuskan hal yang berbeda setelah evaluasi di lapangan kita dapatkan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

Penyebabnya menurut Presiden, sejak awal pemerintah sudah melihat mudik Lebaran 2020 bisa menyebabkan meluasnya penyebaran COVID-19 dari Jabodetabek ke berbagai daerah tujuan mudik.



"Tapi pemerintah juga mengkalkulasi ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa kita larang-larang mudik, kelompok pertama adalah warga terpaksa pulang kampung karena alasan ekonomi setelah pembatasan sosial sehingga penghasilannya turun atau bahkan tidak ada," tambah Presiden.

Sedangkan kelompok kedua mudik karena memang melanjutkan tradisi puluhan tahun di Indonesia.

"Jadi sekali lagi pembatasan mudik dan kemungkinan larangan mudik akan kita putuskan setelah melalui evaluasi lapangan yang kita lakukan setiap hari," ungkap Presiden.

Namun Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa bagi ASN, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN dan anak perusahaannya dilarang mudik.



Presiden dalam kesempatan itu juga mengumumkan beberapa kebijakan bantuan sosial (bansos) baru khususnya bansos bagi warga Jabodetabek,.

Pertama, bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta.

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun," ungkap Presiden.

Kedua, bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun.

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bansos sembako.



"Sekali lagi kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun," ungkap Presiden.

Keempat, sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa dengan mengalokasikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp.600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun

Hingga Kamis (9/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 3.293 kasus dengan 252 orang dinyatakan sembuh dan 280 orang meninggal dunia.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (1.706), Jawa Barat (376), Jawa Timur (223), Banten (218), Jawa Tengah (144), Sulawesi Selatan (138), Bali (63), Sumatera Utara (59), Yogyakarta (41), Papua (38), Kalimantan Timur (32) dan provinsi lainnya.

Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Kamis (9/4) siang terkonfirmasi di dunia ada 1.521.116 orang yang terinfeksi virus corona dengan 88.565 kematian sedangkan sudah ada 331.355 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 435.160 kasus, di Spanyol 148.220 kasus, di Italia 139.422 kasus, di Jerman sebanyak 113.296, di Prancis sebanyak 112.950, di China 81.865 kasus, di Iran 64.586.

Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 17.669 orang, disusul Amerika Serikat 14.797 orang, di Spanyol 14.792 orang, di Prancis 10.869 orang, di Inggris 7.097 orang, di Iran sebanyak 3.993 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 204 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.