Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun menyampaikan bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) berperan penting dalam meningkatkan fungsi BPK.
“BAKN berperan penting dalam meningkatkan fungsi BPK melalui penelaahan terhadap temuan pemeriksaan BPK dan melaporkannya kepada komisi terkait,” ujar Isma Yatun, saat menerima kunjungan delegasi Public Accounts Committee (PAC) Malaysia di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Isma menerangkan bahwa BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR yang memiliki BAKN sebagai alat kelengkapan DPR untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara melalui laporan hasil pemeriksaan BPK.
BAKN disebut dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan, dan meningkatkan kualitas proses audit secara keseluruhan.
Penjelasan terkait peran BAKN disampaikan kepada para delegasi PAC Malaysia ke BPK dalam rangka bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan keuangan negara dan hubungan antara lembaga audit dan pemangku kepentingan.
"Pertemuan ini menginspirasi kolaborasi yang lebih dekat antara lembaga audit dan pemangku kepentingan, serta memperkuat komitmen bersama terhadap integritas dalam pengelolaan keuangan publik," katanya pula.
Wakil Ketua PAC Malaysia Teresa Kok Suh Sim turut mengapresiasi sambutan hangat dari BPK RI dan menjelaskan kedudukan maupun kewenangan PAC dalam ketatanegaraan Malaysia, serta hubungan kerja dengan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia.
Teresa mengharapkan kunjungan ini dapat lebih mempererat persahabatan dan hubungan antara kedua negara.
Kehadiran PAC Malaysia ke BPK dinyatakan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ke sejumlah lembaga di Indonesia, seperti MPR, DPR, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia.
Kunjungan ini diharapkan pula menjadi langkah maju dalam mempererat kerja sama antara kedua negara tersebut, serta mendorong peningkatan kapasitas kedua negara dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.