Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara mencatat realisasi pendapatan negara di wilayahnya per 20 Desember 2024 mencapai Rp4,63 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Syarwan di Kendari, Sultra, Senin, mengatakan bahwa realisasi sebesar Rp4,63 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp3,78 triliun dan dari sektor PNBP sebesar Rp847 miliar," kata Syarwan.
Ia menyebutkan realisasi pendapatan negara tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk penerimaan perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 7,10 persen, sementara PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp26,81 triliun dari total pagu sebesar Rp28,20 triliun yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp8,12 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp18,69 triliun
"Jika dipersentasekan total realisasi belanja negara sebesar 95,06 persen dari pagu, terdiri atas belanja K/L sebesar 87,47 persen dari pagu dan TKD sebesar 98,79 persen dari pagu," ujarnya.
Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun, belanja K/L tumbuh sebesar 7,36 persen dan belanja TKD meningkat 8,51 persen.
Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp1,91 triliun atau 23,49 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra.
Sedangkan, pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada Kementerian Perhubungan 36,98 persen, kemudian diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebesar 35,41 persen.
DJPb Kemenkeu sebut realisasi pendapatan negara di Sultra capai Rp4,63 triliun
Kepala DJPb Sultra Syarwan. ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra
Kepala DJPb Sultra Syarwan. ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra