Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, menghadiri acara yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam rangka Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6, bertempat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa,(10/12).
Kegiatan diawali laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN 2025 telah dirancang untuk mendukung program-program prioritas pemerintah dengan alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari total belanja negara tersebut, sebanyak Rp2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sementara Rp919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD). Ia menambahkan dana dimaksud akan dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan perumahan. Sri Mulyani menekankan pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah serta efektivitas belanja daerah sebagai pegangan utama dalam mengelola TKD.
“Program unggulan seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional daerah dan desa menjadi fokus utama APBN 2025,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kesempatannya menyampaikan mengenai kesiapan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6. Ia menyampaikan keunggulan Katalog Elektronik Versi 6 diantaranya hemat biaya, efisiensi waktu, transparansi, meminimalisir perilaku penyimpangan. Digitalisasi sebagai alat dan budaya baru dalam tata kelola yang lebih responsif dan transparan.
Presiden Prabowo Subianto, sebelum menyerahkan DIPA dan TKD serta meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6, menyampaikan sejumlah arahan yakni, penyerahan DIPA dan TKD merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN dirancang untuk inklusivitas dengan fokus arahan yaitu efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, diantaranya mengurangi kebocoran anggaran disemua tingkat, setiap rupiah yang dikeluarkan harus sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya serta mengurangi hal-hal yang kurang produktif, dan juga mengurangi kegiatan seremonial.
“Kita harus melawan pemborosan, mengurangi pengeluaran yang terlalu banyak seremoni, dan menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam arahan selanjutnya, Presiden mengapresiasi keberhasilan dalam mengendalikan inflasi dan peningkatan produksi beras di tengah tantangan cuaca ekstrem yang disebabkan La Nina dan El Nino.
Menyoal program pemerintah, Presiden menyampaikan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utamanya dalam APBN 2025.
"Banyak negara memprioritaskan anggaran pertahanan dalam APBN mereka, namun Indonesia menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Ini adalah komitmen kita untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai jalan keluar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan," ujar Presiden.
Dalam acara yang sama, Presiden selanjutnya meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 yang diwajibkan penggunaannya oleh seluruh Kementerian, Lembaga, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025. Katalog Elektronik ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran hingga 20-30% serta menjadi langkah besar menuju pemerintahan yang bersih dan efisien.
Sesaat setelah acara, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2025 merupakan momentum yang sangat penting untuk kemajuan Provinsi Sultra khususnya dalam hal peningkatan kualitas birokrasi dalam melayani publik, meningkatkan kinerja birokrasi semakin baik dalam menyikapi berbagai persoalan seperti menghilangkan kemiskinan absolut, dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sultra.
“Penyerahan DIPA dan TKD ini memberikan arahan strategis bagi kami di daerah untuk memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Kami siap melaksanakan instruksi Presiden terkait penghematan, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 pada waktu yang telah ditentukan,” ujar Andap.
Ia menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah se-Sultra harus memastikan bahwa dana TKD digunakan secara efektif untuk mendukung akselerasi peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di Sultra.
“Komitmen kami adalah menjadikan setiap rupiah yang diterima benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sultra. Keberhasilan ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dana TKD meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik, Dana Desa, serta Insentif Fiskal yang akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami harus melaksanakan Instruksi Presiden untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, serta memastikan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil nyata di masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemprov Sultra beserta jajaran menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan alokasi anggaran ini,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pimpinan dan Wakil Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Non Kementerian, serta Gubernur se-Indonesia.
Kegiatan diawali laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN 2025 telah dirancang untuk mendukung program-program prioritas pemerintah dengan alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari total belanja negara tersebut, sebanyak Rp2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sementara Rp919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD). Ia menambahkan dana dimaksud akan dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan perumahan. Sri Mulyani menekankan pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah serta efektivitas belanja daerah sebagai pegangan utama dalam mengelola TKD.
“Program unggulan seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional daerah dan desa menjadi fokus utama APBN 2025,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kesempatannya menyampaikan mengenai kesiapan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6. Ia menyampaikan keunggulan Katalog Elektronik Versi 6 diantaranya hemat biaya, efisiensi waktu, transparansi, meminimalisir perilaku penyimpangan. Digitalisasi sebagai alat dan budaya baru dalam tata kelola yang lebih responsif dan transparan.
Presiden Prabowo Subianto, sebelum menyerahkan DIPA dan TKD serta meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6, menyampaikan sejumlah arahan yakni, penyerahan DIPA dan TKD merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN dirancang untuk inklusivitas dengan fokus arahan yaitu efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, diantaranya mengurangi kebocoran anggaran disemua tingkat, setiap rupiah yang dikeluarkan harus sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya serta mengurangi hal-hal yang kurang produktif, dan juga mengurangi kegiatan seremonial.
“Kita harus melawan pemborosan, mengurangi pengeluaran yang terlalu banyak seremoni, dan menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam arahan selanjutnya, Presiden mengapresiasi keberhasilan dalam mengendalikan inflasi dan peningkatan produksi beras di tengah tantangan cuaca ekstrem yang disebabkan La Nina dan El Nino.
Menyoal program pemerintah, Presiden menyampaikan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utamanya dalam APBN 2025.
"Banyak negara memprioritaskan anggaran pertahanan dalam APBN mereka, namun Indonesia menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Ini adalah komitmen kita untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai jalan keluar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan," ujar Presiden.
Dalam acara yang sama, Presiden selanjutnya meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 yang diwajibkan penggunaannya oleh seluruh Kementerian, Lembaga, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025. Katalog Elektronik ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran hingga 20-30% serta menjadi langkah besar menuju pemerintahan yang bersih dan efisien.
Sesaat setelah acara, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2025 merupakan momentum yang sangat penting untuk kemajuan Provinsi Sultra khususnya dalam hal peningkatan kualitas birokrasi dalam melayani publik, meningkatkan kinerja birokrasi semakin baik dalam menyikapi berbagai persoalan seperti menghilangkan kemiskinan absolut, dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sultra.
“Penyerahan DIPA dan TKD ini memberikan arahan strategis bagi kami di daerah untuk memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Kami siap melaksanakan instruksi Presiden terkait penghematan, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 pada waktu yang telah ditentukan,” ujar Andap.
Ia menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah se-Sultra harus memastikan bahwa dana TKD digunakan secara efektif untuk mendukung akselerasi peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di Sultra.
“Komitmen kami adalah menjadikan setiap rupiah yang diterima benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sultra. Keberhasilan ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dana TKD meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik, Dana Desa, serta Insentif Fiskal yang akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami harus melaksanakan Instruksi Presiden untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, serta memastikan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil nyata di masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemprov Sultra beserta jajaran menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan alokasi anggaran ini,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pimpinan dan Wakil Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Non Kementerian, serta Gubernur se-Indonesia.