Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan politik luar negeri Indonesia yang akan tetap berada pada posisi non blok dengan tidak ambil bagian dalam blok atau pakta militer mana pun.
"Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer mana pun," kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun sebab secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.
"Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara, dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai amanat konstitusi tersebut. Kita juga memiliki kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain," tuturnya.
Sebaliknya, dia menegaskan bahwa Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
"Dalam arti, kita tidak bergantung pada blok ataupun pakta militer manapun, namun kita aktif juga menjalin kerja sama dan kolaborasi yang merupakan tema utama dari hubungan luar negeri kita dengan negara-negara tetangga, baik regional maupun global," ujarnya.
Terkait hal tersebut, dia mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto baru saja melaksanakan serangkaian kunjungan ke luar negeri untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi di antara Indonesia dan sejumlah negara.
Kunjungan tersebut dilakukan di sela rangkaian perjalanan presiden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Peru dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
Dia mengatakan para pemimpin dunia menaruh harapan kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk bisa menjadi jembatan, komunikator, ataupun penghubung antara negara-negara di dunia.
"Di samping, juga potensi dan kekuatan Indonesia yang kita miliki baik dari segi sumber daya alam, kemudian dari segi jumlah penduduk yang merupakan faktor-faktor strategis dan dominan yang menyebabkan mereka semua ingin untuk membuka kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia," kata dia.
Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, serta para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.