Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara mencatat realisasi pendapatan negara di wilayahnya per 29 November 2024 mencapai Rp4,15 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Syarwan di Kendari, Senin, mengatakan bahwa realisasi sebesar Rp4,15 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp3,35 triliun, dan dari sektor PNBP sebesar Rp805 miliar," kata Syarwan.
Ia menyebutkan realisasi pendapatan negara tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk penerimaan perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 6,27 persen, sementara PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 1,24 persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp23,47 triliun dari total pagu sebesar Rp27,88 triliun yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp7,15 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp16,32 triliun
"Jika dipersentasekan total realisasi belanja negara sebesar 84,18 persen dari pagu, terdiri atas belanja K/L sebesar 77,78 persen dari pagu dan TKD sebesar 87,33 persen dari pagu," ujarnya.
Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun, belanja K/L tumbuh sebesar 0,48 persen dan belanja TKD meningkat 7,47 persen.
Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp1,71 triliun atau 24,40 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra.
Sedangkan, pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada Kementerian Perhubungan 36,06 persen, kemudian diikuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 26,61 persen.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Syarwan di Kendari, Senin, mengatakan bahwa realisasi sebesar Rp4,15 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp3,35 triliun, dan dari sektor PNBP sebesar Rp805 miliar," kata Syarwan.
Ia menyebutkan realisasi pendapatan negara tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk penerimaan perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 6,27 persen, sementara PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 1,24 persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp23,47 triliun dari total pagu sebesar Rp27,88 triliun yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp7,15 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp16,32 triliun
"Jika dipersentasekan total realisasi belanja negara sebesar 84,18 persen dari pagu, terdiri atas belanja K/L sebesar 77,78 persen dari pagu dan TKD sebesar 87,33 persen dari pagu," ujarnya.
Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun, belanja K/L tumbuh sebesar 0,48 persen dan belanja TKD meningkat 7,47 persen.
Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp1,71 triliun atau 24,40 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra.
Sedangkan, pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada Kementerian Perhubungan 36,06 persen, kemudian diikuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 26,61 persen.