Jakarta (ANTARA) -
Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk membahas program kerja serta persiapan keamanan Pilkada Serentak 2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
"Kemitraan harus kita bangun sebaik-baiknya, kita ada di bawah Koorpolkam (Koordinator Politik dan Keamanan). Selain membahas program dan Pilkada, rapat ini juga akan membahas hal-hal lain." kata Utut kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat membuka rapat.
Menhan dan Panglima didampingi oleh kepala staf dari tiga matra TNI, yaitu Kepala Staf TNI AD, Kepala Staf TNI AU, dan Kepala Staf TNI AL.
Sebelum mempersilakan Menteri Pertahanan memaparkan program kerjanya, seluruh anggota Komisi I DPR RI pun memperkenalkan diri. Adapun rapat kerja tersebut merupakan pertama kalinya Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Menhan dan Panglima TNI di periode 2024-2029.
Sementara itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dibentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.
Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi akan membantu masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.
"Demikian esensi kebijakan strategis untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara ini sebagai suatu introduksi perdana dari kami," kata dia.
Panglima TNI Subianto memastikan TNI bakal memberikan dukungan penuh terhadap lembaga penyelenggara Pilkada untuk menjamin suksesnya Pilkada serentak, melalui kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi logistik, dan menjunjung tinggi netralitas TNI.
"Upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada serentak 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar," kata Agus.
"Kemitraan harus kita bangun sebaik-baiknya, kita ada di bawah Koorpolkam (Koordinator Politik dan Keamanan). Selain membahas program dan Pilkada, rapat ini juga akan membahas hal-hal lain." kata Utut kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat membuka rapat.
Menhan dan Panglima didampingi oleh kepala staf dari tiga matra TNI, yaitu Kepala Staf TNI AD, Kepala Staf TNI AU, dan Kepala Staf TNI AL.
Sebelum mempersilakan Menteri Pertahanan memaparkan program kerjanya, seluruh anggota Komisi I DPR RI pun memperkenalkan diri. Adapun rapat kerja tersebut merupakan pertama kalinya Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Menhan dan Panglima TNI di periode 2024-2029.
Sementara itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dibentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.
Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi akan membantu masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.
"Demikian esensi kebijakan strategis untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara ini sebagai suatu introduksi perdana dari kami," kata dia.
Panglima TNI Subianto memastikan TNI bakal memberikan dukungan penuh terhadap lembaga penyelenggara Pilkada untuk menjamin suksesnya Pilkada serentak, melalui kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi logistik, dan menjunjung tinggi netralitas TNI.
"Upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada serentak 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar," kata Agus.