Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana, barang, serta uang tunai kepada pengungsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).Dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menyebutkan bahwa bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara simbolis di Kantor Bupati Flores Timur pada Minggu (24/11).
Dalam kesempatan kali ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri memberikan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas sub-urusan bencana tahun 2024. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung berbagai kebutuhan di posko pengungsian.
Saat mengunjungi Posko Bencana Kobasoma, Bima mengatakan bantuan ini menunjukkan komitmen Kemendagri dalam memastikan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang cukup, sekaligus perlindungan hak administrasi kependudukan (adminduk), akses pendidikan, hingga layanan tempat pemungutan suara (TPS) di pengungsian.
“Jadi kalau yang difasilitasi pemerintah yang pengungsian ada TPS-nya, tapi untuk mandiri nanti akan dijemput, akan diantar, difasilitasi oleh koordinasi antara Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur,” kata Bima.
Selanjutnya, melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kemendagri juga memberikan kemudahan pelayanan adminduk kepada para pengungsi, termasuk akses data yang diperlukan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024.
Hal ini menjadi bagian dari upaya Kemendagri dalam memastikan hak pilih warga terdampak bencana terlayani dengan baik.
“Kami memastikan agar semua pengungsi bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Ada memang sekitar 37 TPS yang terdampak, sehingga ada 22 TPS didirikan di tempat pengungsian. Kemudian ada beberapa TPS di perbatasan untuk memfasilitasi pengungsi yang mandiri,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah menyediakan hunian sementara bagi para pengungsi dan merancang hunian tetap dengan memastikan status kepemilikan lahan disepakati bersama tokoh adat setempat.
Kemudian di sektor pendidikan, pemerintah memastikan tidak ada siswa terdampak bencana yang dikeluarkan dari sekolah. Ujian juga akan difasilitasi di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pendidikan masih tetap berlangsung.
“Ada hunian sementara di beberapa tempat, dan untuk jangka panjang disiapkan hunian tetapnya. Sekarang masih dirundingkan bersama-sama, karena kita ingin agar berhati-hati untuk status kepemilikan lahannya, untuk area relokasinya dan semuanya. Pasti akan dikomunikasikan bersama-sama dengan warga, dengan tokoh-tokoh adat semua di sini,” pungkas Bima.
Kemudian ada pula bantuan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri senilai Rp100 juta. Bantuan ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp60 juta, serta barang berupa peralatan dapur, peralatan makan, dan peralatan sekolah.