Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan situasi di Papua relatif aman selama tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berkat kolaborasi antara pihak keamanan dengan elemen masyarakat.
“Pihak keamanan melaporkan situasi yang relatif aman selama tahapan kampanye berkat kolaborasi dengan elemen masyarakat dan dukungan pengamanan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Ace Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Kendati demikian, Ace Hasan mengatakan kewaspadaan di wilayah Papua tetaplah tinggi, mengingat potensi gangguan dari kelompok radikal dan ancaman terhadap integritas pemilu.
Selain itu, Ace Hasan juga menyoroti adanya upaya peringatan Papua Merdeka pada bulan Desember.
“Papua menjadi salah satu daerah rawan yang saat ini masih dapat dikendalikan,” kata Ace.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, situasi dan kondisi ketahanan nasional menjelang Pilkada 2024 berada dalam kategori cukup tangguh.
Akan tetapi, Indeks Ketahanan Nasional pada gatra politik relatif kurang tangguh. Dari 14 variabel yang diukur dalam gatra politik, terdapat 9 variabel yang relevan dalam penyelenggaraan pilkada.
Variabel tersebut meliputi kapasitas pemerintah, hubungan pusat dan daerah, fungsi pengawasan, kepastian hukum, sistem kepartaian dan kapasitas kepartaian, media massa, serta ormas pemuda dan masyarakat awam. Berdasarkan pengukuran Lemhannas, variabel kapasitas pemerintah memperoleh 1,8 poin; hubungan pusat dan daerah 1,94 poin; fungsi pengawasan 2,33 poin; dan variabel kepastian hukum 2,1 poin.
“Kondisi ini dapat bergerak maju (menjadi) semakin tangguh atau bergerak mundur menjadi rawan apabila tantangan yang menyertai pilkada tidak dideteksi, diantisipasi, serta dicegah secara dini,” kata Ace Hasan.
Ace Hasan menyinggung bahwa ancaman keamanan siber masih sangat relevan terkait dengan pentingnya menjaga keamanan data dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjut dia, telah memperkuat upaya mitigasi dengan membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas mengamankan data dan memonitor ancaman siber.
“Namun, penting untuk dilakukan audit dan pembaruan sistem keamanan guna mencegah kemungkinan kebocoran data di masa yang akan datang,” ucapnya.
“Pihak keamanan melaporkan situasi yang relatif aman selama tahapan kampanye berkat kolaborasi dengan elemen masyarakat dan dukungan pengamanan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Ace Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Kendati demikian, Ace Hasan mengatakan kewaspadaan di wilayah Papua tetaplah tinggi, mengingat potensi gangguan dari kelompok radikal dan ancaman terhadap integritas pemilu.
Selain itu, Ace Hasan juga menyoroti adanya upaya peringatan Papua Merdeka pada bulan Desember.
“Papua menjadi salah satu daerah rawan yang saat ini masih dapat dikendalikan,” kata Ace.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, situasi dan kondisi ketahanan nasional menjelang Pilkada 2024 berada dalam kategori cukup tangguh.
Akan tetapi, Indeks Ketahanan Nasional pada gatra politik relatif kurang tangguh. Dari 14 variabel yang diukur dalam gatra politik, terdapat 9 variabel yang relevan dalam penyelenggaraan pilkada.
Variabel tersebut meliputi kapasitas pemerintah, hubungan pusat dan daerah, fungsi pengawasan, kepastian hukum, sistem kepartaian dan kapasitas kepartaian, media massa, serta ormas pemuda dan masyarakat awam. Berdasarkan pengukuran Lemhannas, variabel kapasitas pemerintah memperoleh 1,8 poin; hubungan pusat dan daerah 1,94 poin; fungsi pengawasan 2,33 poin; dan variabel kepastian hukum 2,1 poin.
“Kondisi ini dapat bergerak maju (menjadi) semakin tangguh atau bergerak mundur menjadi rawan apabila tantangan yang menyertai pilkada tidak dideteksi, diantisipasi, serta dicegah secara dini,” kata Ace Hasan.
Ace Hasan menyinggung bahwa ancaman keamanan siber masih sangat relevan terkait dengan pentingnya menjaga keamanan data dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjut dia, telah memperkuat upaya mitigasi dengan membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas mengamankan data dan memonitor ancaman siber.
“Namun, penting untuk dilakukan audit dan pembaruan sistem keamanan guna mencegah kemungkinan kebocoran data di masa yang akan datang,” ucapnya.