Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tahun 2024 di salah satu hotel di Kendari, Selasa.
Rakor dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintahan, lembaga pengawasan, serta para pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat pengawasan daerah di Sultra.
Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia Ny. Ruswati yang menjelaskan dasar dan tujuan pelaksanaan Rakorwasda hari ini.
Selanjutnya, laporan juga disampaikan oleh Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), Kombes Pol. Hartoyo, yang juga menjabat sebagai Irwasda Polda Sultra.
Dalam laporannya, Hartoyo menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan UPP adalah untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan berbagai sasaran.
"Beberapa sasaran UPP dalam memberantas pungli yaitu, pelayanan publik, ekspor dan impor, penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, pendidikan, serta pengadaan barang dan jasa," ungkap Hartoyo.
Acara dilanjutkan dengan pembukaan Rakorwasda sekaligus arahan dari Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, yang menekankan beberapa poin penting yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
"Program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota harus sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, yaitu Asta Cita yang mencakup 8 misi, 17 program prioritas, dan 8 program Hasil Terbaik Cepat," ujarnya.
"Dengan mengutamakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani masyarakat, terdapat upaya konkret untuk lebih menghemat penggunaan APBD, mengurangi perjalanan dinas, serta melibatkan masyarakat dalam perancangan program-program pemerintah daerah," tegas Andap dalam arahannya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
"Melalui Rakorwasda ini, kita dapat menyelaraskan langkah, memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengingatkan seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar senantiasa mencegah praktik korupsi dan perjudian serta memastikan penghematan keuangan negara.
"Ada tujuh fokus utama yang menjadi prioritas. Pertama, APIP agar antisipasi fraud dan penyimpangan dengan meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai potensi kecurangan dan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.
Kedua, deteksi dini melalui sistem peringatan dini _Early Warning System_ sebagai bentuk pencegahan awal.
Ketiga, APIP sebagai _role model_ integritas, sebagai contoh integritas dan _quality assurance_ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keempat, tidak boleh ada ruang terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, indeks integritas pemerintahan diharapkan terus meningkat, mencerminkan kualitas tata kelola yang semakin baik.
Keenam, tingkatkan pengawasan pada pelayanan publik, administrasi keuangan, kedisiplinan pegawai, dan pencapaian “zero mistake” dalam administrasi keuangan.
"Dan yang terakhir adalah terobosan kreatif dalam penguatan moralitas dan etika pegawai, melalui inovasi untuk menghadapi tantangan, termasuk dalam meningkatkan moralitas dan etika pegawai pemerintahan," jelas Andap.
Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa Rakorwasda hari ini juga menjadi forum evaluasi pencapaian pengawasan tahun sebelumnya, serta ajang untuk menyusun strategi baru dalam menghadapi tantangan pengawasan di masa mendatang.
"Dengan kehadiran para peserta dari berbagai lembaga, Rakorwasda 2024 diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas," tutup Andap.
Turut hadir dalam Rakorwasda, Sekda Provinsi Sultra, Inspektur Daerah Provinsi Sultra, Bupati dan Walikota, Irwasda selaku Ketua UPP Saber Pungli, serta seluruh Inspektur kabupaten dan kota se-Sultra.
Rakor dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintahan, lembaga pengawasan, serta para pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat pengawasan daerah di Sultra.
Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia Ny. Ruswati yang menjelaskan dasar dan tujuan pelaksanaan Rakorwasda hari ini.
Selanjutnya, laporan juga disampaikan oleh Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), Kombes Pol. Hartoyo, yang juga menjabat sebagai Irwasda Polda Sultra.
Dalam laporannya, Hartoyo menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan UPP adalah untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan berbagai sasaran.
"Beberapa sasaran UPP dalam memberantas pungli yaitu, pelayanan publik, ekspor dan impor, penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, pendidikan, serta pengadaan barang dan jasa," ungkap Hartoyo.
Acara dilanjutkan dengan pembukaan Rakorwasda sekaligus arahan dari Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, yang menekankan beberapa poin penting yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
"Program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota harus sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, yaitu Asta Cita yang mencakup 8 misi, 17 program prioritas, dan 8 program Hasil Terbaik Cepat," ujarnya.
"Dengan mengutamakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani masyarakat, terdapat upaya konkret untuk lebih menghemat penggunaan APBD, mengurangi perjalanan dinas, serta melibatkan masyarakat dalam perancangan program-program pemerintah daerah," tegas Andap dalam arahannya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
"Melalui Rakorwasda ini, kita dapat menyelaraskan langkah, memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengingatkan seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar senantiasa mencegah praktik korupsi dan perjudian serta memastikan penghematan keuangan negara.
"Ada tujuh fokus utama yang menjadi prioritas. Pertama, APIP agar antisipasi fraud dan penyimpangan dengan meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai potensi kecurangan dan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.
Kedua, deteksi dini melalui sistem peringatan dini _Early Warning System_ sebagai bentuk pencegahan awal.
Ketiga, APIP sebagai _role model_ integritas, sebagai contoh integritas dan _quality assurance_ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keempat, tidak boleh ada ruang terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, indeks integritas pemerintahan diharapkan terus meningkat, mencerminkan kualitas tata kelola yang semakin baik.
Keenam, tingkatkan pengawasan pada pelayanan publik, administrasi keuangan, kedisiplinan pegawai, dan pencapaian “zero mistake” dalam administrasi keuangan.
"Dan yang terakhir adalah terobosan kreatif dalam penguatan moralitas dan etika pegawai, melalui inovasi untuk menghadapi tantangan, termasuk dalam meningkatkan moralitas dan etika pegawai pemerintahan," jelas Andap.
Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa Rakorwasda hari ini juga menjadi forum evaluasi pencapaian pengawasan tahun sebelumnya, serta ajang untuk menyusun strategi baru dalam menghadapi tantangan pengawasan di masa mendatang.
"Dengan kehadiran para peserta dari berbagai lembaga, Rakorwasda 2024 diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas," tutup Andap.
Turut hadir dalam Rakorwasda, Sekda Provinsi Sultra, Inspektur Daerah Provinsi Sultra, Bupati dan Walikota, Irwasda selaku Ketua UPP Saber Pungli, serta seluruh Inspektur kabupaten dan kota se-Sultra.